Divestasi Perusahaan Tambang Asing, Pemerintah Mesti Cermat

PEMERINTAH mesti lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan kebijakan divestasi perusahaan pertambangan milik asing yang beroperasi di Indonesia.

Meski kebijakan itu merupakan amanat UU No 24/2009 tentang Minerba, kebijakan divestasi saham yang mengharuskan pemerintah memiliki saham hingga 51% sangat berisiko menguras dana APBN. Bahkan bisa menimbulkan dampak negatif pada iklim investasi di masa mendatang.

Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik ‘Politik Negosiasi Divestasi Tambang: Keuntungan dan Kesejahteraan untuk Siapa?’ yang berlangsung di ruang Perpustakaan Digital, Fisipol UGM, Kamis (9/3).

Peneliti Natural Resource Governance Institute, Emanuel Bria, mengatakan adanya aturan divestasi saham tambang itu menyebabkan perusahaan asing yang sudah beroperasi diharuskan melepaskan sebagian kepemilikan sahamnnya kepada pemerintah. Ini, kata dia, bisa berdampak pada citra negatif iklim investasi Indonesia.

“Kebijakan ini mengancam iklim investasi di masa depan, padahal mayoritas investasi di Indonesia merupakan investasi asing,” katanya.

Sehubungan adanya wacana agar pemerintah mendivestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%, diakui Emanuel, kebijakan tersebut sangat berisiko karena dana yang diperlukan tidak sedikit.

"Setengah dari total saham Freeport saja itu sama dengan 40% dana anggaran kesehatan, bayangkan itu anggaran semua rumah sakit di Kalimantan, NTT, dan Sumatera. Apalagi, nantinya pemerintah belinya pakai dana APBN,” paparnya.

“Saya kira waktunya kurang pas, kita mengurangi investasi dari luar tapi BUMN kita belum bisa bersaing. Jangan sampai mematikan penjualan saham perusahaan tambang yang bisa menghambat investasi,” imbuhnya.

Karena itu pemerintah perlu mempertimbangkan penerimaan negara di luar divestasi karena sudah mendapatkan dana dari royalti, pajak, dan ketersediaan lapangan kerja.

"Ada pilihan bagi pemerintah selain divestasi, apakah menerapkan pajak yang tinggi, pembukaan lapangan kerja, pembangunan smelter. Dalam negosiasi kontrak karya dengan perusahaan asing perlu ditegaskan apa yang menjadi prioritas pemerintah,” ungkapnya. (X-12)