Soal Freeport, Pemprov Papua Dukung Pusat

TIM Negosiasi pemerintah yang dipimpin oleh Sekjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji bertemu dengan Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura untuk membahas kelanjutan negosiasi antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI).

"Pertemuan ini secara umum menjelaskan pemerintah yang tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral dan ingin menjaga agar kegiatan sosial dan ekonomi di Papua saat ini tetap berjalan kondusif," ungkap Teguh melalui keterangan resmi, Jum'at (10/3).

Sebagaimana diketahui, Pemerintah telah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PTFI tertanggal 10 Februari 2017. Pemerintah juga telah menerbitkan rekomendasi ekspor PTFI pada 17 Februari 2017.

Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot Aryono, yang ikut dalam rapat itu menyatakan saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal terkait stabilisasi investasi. "Namun demikian, apabila setelah 6 bulan PTFI tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke kontrak karya (KK), tapi tidak bisa ekspor konsentrat," ujarnya.

Sikap pemerintah itu didukung oleh Pemprov Papua. "Kami dukung kebijakan pemerintah pusat dan kami minta pemerintah tegas kepada PTFI," tegas Gubernur Lukas.

Selanjutnya Pemprov Papua juga minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi PTFI. Aspirasi mereka yang telah disampaikan kepada pusat juga dharapkan bisa direalisasikan.

Menanggapi hal tersebut, Bambang menjelaskan aspirasi itu sebagian besar telah diakomodasi dalam progres negosiasi pemerintah. (X-12)