Eksis, Pembiayaan Ultramikro

PEMERINTAH merilis fasilitas pembiayaan ultramikro dengan menunjuk Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai pelaksana program. Penunjukan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017.

Salinan PMK tertanggal 23 Februari silam itu menyatakan PIP akan menjalankan fungsi koordinator dana, yaitu menghimpun dan memberikan dana kepada usaha produktif melalui penyalur. PIP akan menetapkan penyalur dana serta memutuskan trustee dalam penghimpunan dana.

Ia juga wajib melakukan berbagai langkah agar dana yang disalurkan melalui penyalur dapat kembali.

Pembiayaan ultramikro bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak lain yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp1,5 triliun.

Penyalur dalam program itu kelak mencakup lembaga keuangan nonbank, koperasi, ataupun badan layanan umum pengelola dana.

'Plafon pembiayaan yang diberikan bagi debitur paling banyak Rp10 juta untuk satu kali akad pembiayaan dengan jangka waktu paling lama 48 bulan', demikian dikutip dari salinan PMK yang dilansir situs Kementerian Keuangan itu.

Soal suku bunga, PMK menyebutkan bunga ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan antara penyalur dan debitur dengan memperhatikan bunga atau margin PIP kepada penyalur, biaya operasional, margin keuntungan, dan premi risiko.

Dalam menanggapi adanya fasilitas pinjaman ultramikro dari pemerintah, Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Akmindo) Ikhsan Ingratubun berharap itu bisa efektif sehingga dapat memperluas akses permodalan bagi UMKM.

"Dengan PMK itu modal bisa didapat dari industri keuangan nonbank. Jadi bisa melalui koperasi," ucapnya saat dihubungi, kemarin.

Menurutnya, selama ini fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) yang hanya bisa disalurkan bank masih acap sulit diakses pelaku UMKM.

"Kalau bank kan lebih berorientasi pada untung. Plafon berapa pun tidak masalah, yang penting akses mendapatkan modal itu dipermudah."