Dicari, Dirut yang bukan sekadar Dirut

PROSES pemilihan Direktur Utama PT Pertamina (persero) harus mengedepankan aspek kehati-hatian sebab BUMN energi tersebut mengelola aset yang terbilang besar, sekaligus menanggung beban untuk menjaga ketahanan energi nasional.

"Jadi, di sini yang harus diingat, kita tidak hanya mencari sekadar direktur utama, tetapi sosok yang bisa membawa cara-cara baru di Pertamina," kata pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Rhenald Kasali melalui sambungan telepon, kemarin (Selasa, 6/3).

Sebelumnya, dalam rapat umum pemegang saham 3 Februari lalu, Dewan Komisaris Pertamina mengangkat Yenny Andayani untuk menggantikan posisi Dwi Soetjipto sebagai dirut sementara.

Rhenald memahami adanya polemik di balik perpanjangan masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina selama 30 hari. Namun, dia menilai keputusan Dewan Komisaris dan pemerintah terbilang tepat, daripada memaksakan sosok tertentu menjadi orang nomor satu di Pertamina.

"Ini kan perusahaan besar yang menyangkut masa depan. Lalu di depan ada masalah holding BUMN energi. Jadi, memang harus hati-hati memilih dirut, termasuk dalam proses assessment. Ya kalau memang belum dapat (sosok dirut), ya tidak masalah diperpanjang lagi tugas Plt dirut."

Sebaliknya, pengamat energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyayangkan sikap pemerintah yang lamban menentukan dirut definitif. Ada kemungkinan hal itu disebabkan penolakan halus Presiden Joko Widodo terhadap sederet nama calon yang diusulkan.

"Molornya penentuan Dirut Pertamina bisa saja disebabkan apa yang sudah diusulkan oleh Dewan Komisaris Pertamina dan Kementerian BUMN kepada Presiden ditolak secara halus. Padahal, nama yang diajukan tentu sudah melalui proses fit and proper test," ujar Yusri saat dihubungi, kemarin.

Dia turut mempertanyakan kemampuan Kementerian BUMN dalam menyeleksi calon dirut yang sesuai dengan keinginan Presiden karena Pertamina merupakan BUMN strategis yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlangsungan pasokan energi nasional. (Tes/E-2)