Perlu Intervensi untuk Kurangi Ketimpangan

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan perlu intervensi dari semua pihak untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat Indonesia.

"Perlu intervensi secara strategis karena kalau dari APBN saja tidak memungkinkan, begitu juga dengan pemerintah daerah perlu 'sharing' APBD," kata Mensos dalam Rembuk Republik dengan tema 'Solusi Atas Masalah Ketimpangan Ekonomi' di Jakarta, Selasa (28/2).

Lebih lanjut Khofifah mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan mengintegrasikan berbagai bantuan sosial dalam satu kartu yang dinamakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Itu akan memastikan keluarga miskin sebagai penerima manfaat betul-betul dapat keluar dari kemiskinannya.

Dengan intervensi program yang diintegrasikan masing-masing pihak, baik swasta maupun pemda dapat fokus dalam penanganan kemiskinan melalui satu kartu tersebut.

Pengintegrasian program yang sudah dilakukan Kementerian Sosial saat ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dengan bantuan pangan yaitu di 44 kota, dan 11 di antaranya juga sudah terintegrasi dengan program subsidi elpiji 3 kg.

Begitu juga, tambah Khofifah, dengan masyarakat di daerah pesisir nantinya bisa diintegrasikan dengan program di Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Jika ini sudah terintegrasi akan memunculkan kemandirian mereka," ujar Khofifah.

Saat ini pemerintah telah melakukan penyaluran bantuan PKH secara nontunai lewat sistem perbankan yang menjangkau 3 juta dari total 6 juta KPM PKH pada 2017.

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Eni V Pangabean mengatakan meski pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi, namun rasio gini juga menunjukkan peningkatan.

"Sejak 1999 perkembangan indeks gini menunjukkan peningkatan bahkan sejak 2011 stagnan di kisaran 0,4," tutur Eni.

Namun, pada 2016 indeks gini mengalami penurunan dari 0,41 (2015) menjadi 0,394 (September 2016). Hal itu didorong oleh beberapa faktor salah satunya bantuan sosial. (X-12)