Daerah Tertib Ukur Ditetapkan

MENTERI Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menetapkan Daerah Tertib Ukur (DTU) dan Pasar Tertib Ukur (PTU) 2016 serta pencanangan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur 2017 di Kantor Bupati Badung, Bali, Jumat (24/2).

Dalam kesempatan itu, Mendag menyerahkan piagam penghargaan kepada setiap kabupaten dan kota yang menggondol predikat DTU 2016. Penetapan DTU 2016 tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1252/M-DAG/KEP/11/2016. Lima daerah tersebut ialah Kabupaten Badung, Bali; Kota Yogyakarta, DIY; Kabupaten Bantul, DIY; Kabupaten Serang, Banten; dan Kota Banjarmasin, Kalsel.

Untuk 2017, beberapa daerah yang menjadi nomine DTU ialah Kabupaten Deliserdang, Sumut; Kota Padang Panjang, Sumbar; Kota Tangerang, Banten; Kota Denpasar, Bali; Kabupaten Kolaka, Sulteng; dan Kota Pare-Pare, Sulsel. Di Badung, Enggar juga meresmikan 256 pasar rakyat di berbagai daerah di Indonesia sebagai PTU 2016.

"Penetapan ini akan memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional. Pemerintah berupaya terus melindungi setiap konsumen agar mendapat kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan," ujar Enggar.

Enggar mengatakan makna dari DTU dan PTU ialah kewajiban para pedagang untuk memberikan apa yang menjadi hak orang lain dan kewajiban untuk memakai alat ukur yang jujur. Kewajiban pemerintah ialah membimbing kehidupan perdagangan dan pasar yang jujur. Kesahihan transaksi perdagangan merupakan bentuk perlindungan konsumen.

"Pedagang harus jujur, tepat, dan memberi konsumen apa yang menjadi hak konsumen. Ini bukan pekerjaan gampang dan pemerintah hadir mengedukasi itu."

Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin mengatakan Kota Tangerang berpotensi untuk berkembang menjadi kota investasi. Namun, itu perlu dukungan semua pihak, termasuk dari para pedagang dan masyarakat.(AO/Ant/E-2)