Regulasi Taksi Daring Terbentur STNK

PELAKSANAAN revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak Dalam Trayek masih terbentur oleh masalah balik nama surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar seusai uji publik revisi PM 32/2-16 di Jakarta, Jumat (17/2), mengatakan sejumlah taksi daring (online) belum menyepakati bahwa STNK harus atas nama badan hukum. "Satu itu STNK yang belum, yang lain sudah oke," kata Pudji.

Dia menegaskan balik nama STNK dari perseorangan ke badan hukum untuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi penumpang apabila terjadi pelanggaran atau kecelakaan. Di sisi lain, apabila STNK itu atas nama badan hukum, hak beralih kepada badan hukum tersebut, padahal mobil yang dioperasikan merupakan milik pribadi.

Pudji mengatakan sejumlah usul juga bermunculan, yakni proses balik nama atas nama koperasi dilakukan setelah masa STNK perorangan tersebut telah habis.

"Jadi, tidak serta-merta langsung balik nama, dilihat dari pajak, misalnya sudah tiga tahun, dua tahun lagi baru balik nama," katanya.

Selain itu, dia menambahkan, bisa juga dengan membuat akta notaris yang menjelaskan pemilik mobil menjalankan usaha taksi daring dengan syarat harus balik nama.

Terkait dengan sanksi, dia menjelaskan, akan diusulkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap aplikasi tersebut apabila melakukan pelanggaran, seperti belum mendapatkan izin, tetapi sudah beroperasi.

Namun, dia mengatakan lamanya pemblokiran akan dikaji lebih lanjut. "Kalau diblokir secara keseluruhan, akan menimbulkan kerugian bagi yang lain," katanya.

Terdapat 10 pokok materi krusial dalam revisi PM 32 Tahun 2016 ini, meliputi jenis angkutan sewa, ukuran cc kendaraan, tarif, kewajiban STNK berbadan hukum, pengujian berkala/ KIR, pool, bengkel, pajak, akses dasbor, dan sanksi.

Taksi daring dalam revisi PM 32/2016 termasuk ke dalam angkutan sewa khusus, yaitu pelayanan angkut yang wilayah operasinya dalam kawasan perkotaan, disediakan dengan pemesanan menggunakan aplikasi. (Ant/E-4)