INDONESIA memasuki fase kedua menuju krisis moneter, ditandai membanjirnya modal asing ke perbankan dan pasar modal. Pemerintah diminta membuat kondisi yang lebih menarik bagi investor untuk menanamkan modal ke proyek infrastruktur ketimbang sektor keuangan.
Kepala Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Imansyah menyebutkan asing memegang sekitar 60% saham di pasar modal dan 40% surat berharga negara sudah dikuasai asing.
Angka tersebut sudah seharusnya diwaspadai pemerintah, mengingat bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve tetap diprediksi akan menaikkan suku bunga acuannya (Fed rate). Hal itu akan berdampak pada berpindahnya investor asing ke 'Negeri Paman Sam'.
"Capital inflow naik, tapi investasi infrastruktur tidak berubah. Kan seharusnya untuk infrastruktur. Artinya, investasi lebih dominan di pasar uang. Itu yang harus ekstra hati-hati. Faktor krisis bisa lewat eksternal, ya lewat Amerika itu," ujar Imansyah dalam diskusi bertajuk Ketahanan Sektor Jasa Keuangan Indonesia terhadap Krisis.
Sayangnya, tidak banyak bank yang mau memberikan kredit infrastruktur lantaran risikonya besar karena pengembalian yang panjang. Umumnya, tingkat pengembalian pinjaman di bank sampai 5 tahun. Adapun sektor infrastruktur rata-rata memerlukan pengembalian sekitar 10-15 tahun.
Di kesempatan yang sama, Director of Graduate Study Regional Science Johnson Graduate School of Management Cornell University Iwan J Azis mengatakan ada tiga fase menuju krisis moneter. Fase pertama, modal asing masuk lewat perbankan. Fase kedua, modal asing masuk lewat pasar modal dan terakhir modal-modal asing tersebut keluar. "Itu bisa membuat goyang. Masuk lalu keluar," tuturnya.
Saat ditemui di kompleks kantor Bank Indonesia (BI), Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan dana asing yang masuk ke Indonesia hingga Februari tahun ini mencapai Rp53 triliun. Jumlah tersebut lebih besar ketimbang periode yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai Rp30 triliun.
Namun, Agus menampik Indonesia menuju krisis moneter. "Tidak. Tidak ada krisis," cetusnya.
Utang valas baru Tarik ulur penaikan Fed rate berulang kali menekan nilai tukar rupiah. Kemarin, rupiah kembali melemah hingga makin mendekati 13 ribu per dolar AS. Rupiah ditutup turun 24 poin ke posisi 12.892.
Kurs rupiah yang cenderung terus melemah itu mengancam kemampuan pembayaran utang luar negeri, baik utang pemerintah maupun swasta.
Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofianto Kurniawan mengungkapkan tahun ini utang baru pemerintah sebesar Rp48,6 triliun. Khusus untuk mendukung pembiayaan infrastruktur di bawah koordinasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU dan Pera), pemerintah menambah utang senilai US$9 miliar (sekitar Rp11 triliun).
Menteri PU dan Pera Basuki Hadi Muljono, saat ditemui seusai rapat koordinasi di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Jakarta, tadi malam, mengutarakan pinjaman luar negeri ditambah untuk menggenjot sektor produktif. (Fat/E-1)