Pansel OJK akan Gunakan Data BIN

PEMERINTAH sedang mencari pengganti dewan komisioner otoritas jasa keuangan (OJK) yang masa jabatannya akan selesai pada tahun ini. Panitia seleksi (Pansel) Ketua OJK sudah dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2017.

"Kita mencari orang-orang yang terbaik berdasarkan yang saat ini mendaftar. Kriterianya sesuai dengan amanat bahwa OJK adalah suatu industri yang sangat strategis dan penting," terang Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Kamis (2/2).

Ia mengungkapkan panitia akan mengevaluasi kinerja dari OJK selama lima tahun kemarin. Berdasarkan evaluasi kinerja tersebut, maka pansel akan mencari kandidat yang dianggap bisa memperbaiki kinerja dan juga mengkoreksi hal yang dianggap lemah oleh industri.

Sri menginginkan calon yang nantinya terpilih bisa membangun industri keuangan yang inklusif dan berintegritas.

Tahap seleksinya ketua OJK terbagi menjadi empat tahap. Tahap I terkait administrasi, Tahap II penilaian makalah, rekam jejak dan masukan dari masyarakat. Tahap ke III adalah penilaian asesmen dan juga tes kesehatan dan tahap IV berupa afirmasi atau wawancara.

Setelah proses tahap IV tersebut Pansel akan memilih 21 calon anggota dean komisioner untuk diajukan kepada Presiden.

Dari jumlah tersebut Presiden akan mengajukan 14 nama calon ke DPR untuk menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan. Hingga akhirnya Presiden menetapkan 7 calon anggota dewan komisoner periode 2017-2022.

Dalam proses seleksinya Sri Mulyani menegaskan pihaknya akan menggunakan berbagai masukan dan data rekam jejak. Termasuk salah satunya ialah data dari Badan Intelejen Nasional (BIN).

Namun ia menekankan masukan dari masyarakat juga penting untuk meminimalisasi konflik kepentingan dari para calon dewan komisioner OJK nantinya.

Sebelumnya Sri menyebutkan jumlah pendaftar yang sudah ada dalam daftar sudah mencapai 500 orang. (X-12)