Politik Menghangat, Repatriasi Terhambat

MENGHANGATNYA situasi perpolitik ditambah dengan kembali maraknya isu-isu berbau SARA di Indonesia rupanya memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan masuknya dana repatriasi dalam program amnesti pajak.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani. "Situasi sekarang itu jelas sangat berpengaruh kepada masuknya dana repatriasi," keluh Rosan di Jakarta, Selasa (24/1).

Menurutnya hal itu sangat disayangkan, mengingat animo terhadap amnesti pajak di periode sebelumnya sangat tinggi. Bahkan Kadin juga sudah mengupayakan terobosan agar repatriasi berjalan lebih baik. Namun kini hal tersebut tidak bisa dilakukan dan menjadi tertahan.

Rosan menjelaskan repatriasi sangat erat dengan faktor kenyamanan dan kepercayaan dari pada pemilik dana. Kepercayaan itulah yang saat ini sedang turun dengan tensi politik yang sedang tinggi.

"Mereka (pengusaha) enggan repatriasi karena tensinya sedang seperti ini sekarang, dan itu pasti. Pengaruhnya itu besar," terang Rosan.

Di sisi lain pengamat perpajakan dari Center For Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga mengemukakan bahwa situasi saat ini memang bisa menghambat masuknya dana repatriasi. Sebab hal itu sangat erat kaitannya dengan persoalan persepsi dari pemilik dana.

"persepsi itu hal yang sangat penting bagi masuknya dana investasi maupun dana repatriasi. Pengaruhnya akan bisa besar jika pemerintah gagal menangani situasi yang berkembang saat ini," kata dia.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama menjelaskan pihaknya akan tetap melakukan sosialisasi terus menerus kepada para wajib pajak.

"DJP terus melakukan pendekatan yang salah satunya meminta perbankan dan asosisasi untuk mengingatkan kembali kepada nasabah dan anggotanya untuk mengikuti tax amnesty," tutupnya. (X-12)