Bulan Depan OJK Luncurkan Program Pembiayaan Pangan

MEWUJUDKAN kedaulatan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga atau kementerian yang bergerak di sektor riil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun merasa memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Regulator lembaga-lembaga keuangan itu kini menginisiasi sebuah program yang diharapkan dapat mendorong pembiayaan untuk mendukung sektor pangan di Tanah Air.

“Kami sedang mendorong intermaediasi yang lebih berkembang di sektor pangan. Tahun lalu, di sektor maritim dan perikanan ada program 'Jaring' untuk memudahkan pinjaman kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang itu. Dalam waktu dekat kami akan mengeluarkan program serupa untuk sektor pangan,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad sesuai acara perayaan HUT Ke-47 Media Indonesia, di Kompleks Media Group, Kedoya, Jakarta Barat.(19/1).

Terkait metode pembiayaannya, Muliaman mengatakan masih ada beberapa hal yang perlu didiskusikan bersama Kemenko Bidang Perekonomian dan perbankan. “Intinya, KUR jangan hanya ke sektor perdagangan saja. KUR harus jalan ke pertanian juga tentunya disesuaikan model pembiayaannya,” tutur Muliaman.

Kendati tidak menjelaskan secara detail, ia menyampaikan program tersebut sudah akan bisa diresmikan dalam waktu dekat. “Mungkin bulan depan,” lanjutnya.

Terealisasinya program kemudahan pembiayaan di sektor pangan tidak terlepas dari evaluasi 2016 yang menyebutkan bahwa penyaluran dan penerapan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), khususnya di sektor pertanian tidak fleksibel sehingga dalam penerapannya tidak bisa berjalan dengan optimal.

“Evaluasi dilakukan karena KUR dinilai kurang fleksibel bagi para pelaku UMKM. Beberapa sektor usaha memiliki karakteristik yang memerlukan fleksibilitas dalam pembiayaan. Ada yang mengalami siklus dan periode tertentu,” jelasnya.

Dengan total KUR mencapai Rp100 triliun pada 2016, sebagian besar disalurkan ke sektor usaha perdagangan dengan total 66%. Sementara itu, sektor produktif di luar itu, seperti pertanian hanya 17%, industri jasa 10%, industri pengolahan 4% dan perikanan 1,5%.(OL-4)