Stok Beras Capai 5,2 Juta Ton, DPD Nilai Arah Kebijakan Pangan di Jalur Tepat

WAKIL Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengapresiasi lonjakan stok beras nasional yang mendekati 5 juta ton. Ia menilai, arah kebijakan pangan pemerintah saat ini berada di jalur yang tepat dalam memperkuat ketahanan sekaligus kedaulatan pangan.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per 23 April 2026, cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog telah mencapai 5,2 juta ton. Angka ini mencerminkan peningkatan produksi signifikan, yang terutama ditopang kinerja sektor pertanian di daerah.

“Ini harus dibaca sebagai keberhasilan kolektif, terutama kerja keras petani di daerah. Ini adalah fondasi penting menuju swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujar Tamsil usai memimpin Sidang Paripurna DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (23/4).

Baca juga : Ditlantas Polda Riau Salurkan 2 Ton Beras melalui Gerakan Pangan Murah

Menurutnya, capaian tersebut juga tidak lepas dari berbagai terobosan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi, memperbaiki tata kelola distribusi, serta mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi di sentra produksi pangan.

Namun, Tamsil mengingatkan bahwa peningkatan produksi harus diiringi penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh di daerah.

“Ketika pupuk tersedia, irigasi diperbaiki, dan kebijakan berpihak pada petani daerah, produksi meningkat. Tapi tugas kita belum selesai—hasil produksi ini harus terdistribusi secara adil ke seluruh wilayah tanpa menciptakan disparitas baru,” tegasnya.

Baca juga : Buntut Beras Oplosan, Mentan sebut Struktur Pasar Beras Bergeser

Ia juga menyoroti program swasembada pangan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai mulai menunjukkan dampak nyata, baik pada peningkatan produksi maupun kesejahteraan petani.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan indeks harga yang diterima petani padi konsisten berada di atas 130 sejak Juni 2024. Pada Maret 2026, indeks tersebut mencapai 144,52, naik dari 137,94 pada Maret 2025.

“Ini indikator kuat bahwa kebijakan pangan tidak hanya fokus pada output produksi, tetapi juga menjaga nilai ekonomi yang diterima petani. Artinya, kesejahteraan petani di daerah ikut terdongkrak,” kata Tamsil.

Terpisah, dosen IPB University, Prima Gandhi, menilai capaian ini sebagai indikator kuantitatif membaiknya produksi dan tata kelola pangan nasional.

Menurutnya, kombinasi stok beras tinggi dan meningkatnya nilai tukar petani menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan mulai menunjukkan hasil nyata.

“Ini berarti produksi meningkat dan petani juga mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih baik. Ada perbaikan dalam ekosistem pertanian kita,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa stok besar tidak otomatis menjamin stabilitas harga di tingkat petani maupun efisiensi distribusi. Prima menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan cadangan nasional dan perlindungan insentif petani. Kebijakan penyerapan, kata dia, harus dilakukan secara cermat agar tidak menekan harga saat panen.

“Capaian ini harus jadi momentum memperbaiki tata kelola pangan secara sistemik dengan memperkuat cadangan tanpa mendistorsi pasar, menjaga harga produsen tanpa membebani konsumen, serta memastikan kenaikan NTP benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani,” pungkasnya. (I-1)