Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui harmonisasi dan sinkronisasi regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Halalbihalal PT Donggi Senoro LNG bersama pemerintah dan pemangku kepentingan di The St. Regis Jakarta, Selasa (21/4).
“Pemerintah sangat terbuka terhadap investasi. Sebagai kementerian yang membidangi hukum, tugas kami adalah memastikan regulasi yang ada selaras dan mendukung kelancaran investasi, baik di pusat maupun di daerah,” ujar Supratman dalam sambutannya dikutip dari siaran pers yang diterima, Rabu (22/4).
Ia menekankan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, kegiatan Halalbihalal yang digelar DSLNG menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor.
Supratman juga mengapresiasi kontribusi DSLNG dalam pengembangan sektor minyak dan gas, khususnya di Sulawesi Tengah. Ia menilai keberadaan DSLNG mencerminkan keberhasilan kolaborasi investasi antara dalam negeri dan luar negeri.
“Ini adalah bentuk nyata kolaborasi investasi yang memberikan dampak positif bagi daerah. Kami berterima kasih kepada Mitsubishi Corporation dan Korea Gas Corporation yang terus berkolaborasi dengan Pertamina dan Medco Energi,” katanya.
Sementara itu, President Director DSLNG Yuichi Sakaguchi menyampaikan pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebut kolaborasi yang erat menjadi fondasi utama dalam mendukung keberlanjutan industri energi. (Fal/P-3)
Menteri Supratman juga menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, integritas, serta kontribusi nyata notaris dalam mendukung pembangunan hukum nasional.
Prioritas utama saat ini adalah memastikan ketersediaan tempat tinggal dan kebutuhan pokok bagi para penyintas.
Antusiasme kepala daerah dalam pembentukan Posbankum sangat tinggi.
Menteri Hukum mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan menunggu terlebih dahulu aturan turunan dari KUHAP.
Merespons putusan MK yang melarang polisi aktif memegang jabatan sipil, Menteri Hukum Supratman menyatakan anggota Polri yang terlanjur punya jabatan tersebut tak perlu mundur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved