Jangan Disamakan! Garis Kemiskinan BPS dan World Bank Punya Standar Berbeda

PERBEDAAN standar pengukuran membuat angka kemiskinan versi Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank tidak bisa disamakan. BPS menghitung kemiskinan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs) yang mencerminkan kondisi riil masyarakat di dalam negeri. 

Sementara itu, World Bank memakai garis kemiskinan global berbasis purchasing power parity (PPP) untuk memungkinkan perbandingan antarnegara. Perbedaan metodologi dan tujuan ini membuat hasil pengukuran keduanya kerap terlihat timpang, padahal masing-masing memiliki fungsi dan konteks yang berbeda.

Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, Nurma Widayanti menegaskan perbedaan ini kerap disalahpahami. 

Baca juga : Beda Standar dan Tujuan Penggunaan Jadi Penyebab Angka Kemiskinan Bank Dunia dan BPS Berbeda

“Untuk metodologi World Bank ini sangat berbeda dengan yang BPS yang menggunakan basic need,” ujarnya dalam Workshop Wartawan Pemanfaatan Data Strategis BPS di Jakarta, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan, World Bank menetapkan beberapa ambang batas kemiskinan global, mulai dari US$2,15 per kapita per hari untuk kemiskinan ekstrem, US$3,65 untuk kelompok negara berpendapatan menengah bawah, hingga US$6,85 untuk negara berpendapatan menengah atas. Seluruh angka tersebut dihitung menggunakan konsep PPP, yakni penyetaraan daya beli antarnegara, bukan berdasarkan kurs riil.

Menurutnya, tujuan utama pendekatan tersebut untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, bukan menggambarkan kondisi domestik secara spesifik. Karena itu, hasilnya tidak bisa langsung disejajarkan dengan angka kemiskinan nasional yang dirilis BPS.

Baca juga : Standar Baru Garis Kemiskinan Bank Dunia Bikin Jumlah Penduduk Miskin Indonesia kian Bertambah

Awal April 2025, Bank Dunia melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan  lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan pada 2024. Di sisi lain, data resmi BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa

Lebih lanjut, Nurma menjelaskan konsep PPP sebagai metode untuk menyetarakan harga barang dan jasa antarnegara. Artinya, 1 dolar AS di Amerika Serikat tidak memiliki daya beli yang sama dengan 1 dolar di Indonesia. Sebagai ilustrasi, harga barang yang sama bisa jauh lebih murah di Indonesia, sehingga nilai PPP berbeda dengan kurs nominal.

Di sisi lain, BPS menghitung kemiskinan berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dengan pendekatan pengeluaran. Metode ini menggunakan sampel sekitar 345.000 rumah tangga dari total sekitar 90 juta keluarga di Indonesia. 

"Pendekatan tersebut seperti mencicipi satu sendok masakan untuk mewakili satu panci penuh," terangnya.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa indikator utama yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kemiskinan, antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin terhadap total populasi, serta ukuran kedalaman kemiskinan yang menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Jika pengeluaran seseorang berada di bawah garis kemiskinan, maka ia dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sebaliknya, jika berada di atas garis tersebut, maka tidak termasuk miskin.

Per September 2024, garis kemiskinan tercatat sekitar Rp641.443 per kapita per bulan. Jika dikonversi ke rata-rata rumah tangga miskin dengan 4,76 anggota, maka kebutuhan minimum mencapai sekitar Rp3,05 juta per rumah tangga per bulan.

Nurma juga menyoroti posisi Indonesia yang kini telah masuk kategori negara berpendapatan menengah atas (upper middle income country). Pada 2023, gross national income (GNI) per kapita Indonesia tercatat sebesar US$4.540, sedikit di atas ambang batas US$4.516. Meski demikian, ia menekankan posisi Indonesia masih berada di batas bawah kategori tersebut.

“Jadi benar Indonesia sudah masuk upper middle income country, tetapi sesungguhnya dia (Indonesia) masih di batas bawahnya,” kata Nurma. (E-4)