Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBAGAI ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki potensi besar dalam pengurangan emisi dan pertumbuhan hijau di sektor penggunaan lahan, energi, dan industri. Di tengah perkembangan pesat pasar karbon global yang didorong oleh kebijakan lintas batas, komitmen net zero, serta implementasi Article 6 Perjanjian Paris, Indonesia memiliki peluang yang jelas sekaligus kebutuhan mendesak untuk membangun pasar karbon domestik yang kredibel dan berintegritas tinggi. Kerangka Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang kuat, infrastruktur registri yang transparan, serta tata kelola yang jelas akan menjadi kunci untuk memungkinkan kerja sama internasional dan memposisikan Indonesia sebagai pelaku pasar karbon yang siap investasi.
"Dialog kebijakan hari ini menunjukkan implementasi nyata dari Kemitraan Strategis Inggris-Indonesia. Hal ini menegaskan kedalaman kerja sama kita yang akan sangat penting dalam membuka peluang investasi dan mempercepat transisi rendah karbon Indonesia menuju pencapaian net zero," ujar Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jerme, pada Indonesia Carbon Market Outlook 2026: A National Policy Dialogue, Jakarta, Kamis (16/4).
Dialog itu menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan pemahaman bersama terkait implementasi kerangka nilai ekonomi karbon (NEK) Indonesia, seiring transisi negara dari tahap perumusan kebijakan menuju operasionalisasi pasar. Dialog kebijakan ini bertujuan memperkuat kerja sama dan dukungan para pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan kesiapan sektor publik dan swasta dalam membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi, termaasuk peningkatan kapasitas teknis, penguatan koordinasi kelembagaan, serta pengembangan infrastruktur pasar karbon yang kokoh, khususnya Sistem Registri Unit Karbon Nasional (SRUK) dan kerangka MRV.
Inggris telah lama menjadi mitra dalam mendukung pengembangan pasar karbon Indonesia. Inggris dan Indonesia juga semakin menegaskan kolaborasi melalui pengumuman terbaru dari Kementerian Kehutanan yang akan bergabung dalam Coalition to Grow Carbon Markets. Inisiatif ini dipimpin oleh Inggris, Kenya, dan Singapura melalui inisiatif ini serta program UK PACT.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Diaz Hendropriyono, menyampaikan dengan suhu global yang mencapai 1,6℃ di atas tingkat pra-industri, dampak perubahan iklim semakin terasa di Indonesia. Di saat yang sama, kesenjangan pendanaan iklim masih sangat besar, baik secara global maupun domestik. Pasar karbon yang kredibel akan menjadi kunci untuk membantu menutup kesenjangan ini. Indonesia tengah mengembangkan infrastruktur pasar, termasuk operasionalisasi SRUK pada pertengahan 2026, dengan sistem yang saat ini telah siap untuk uji coba (pilot), serta persiapan untuk menghadirkan hingga 70 juta ton unit karbon ke dalam pasar.
Ketua Tim Pelaksana Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (Komrah NEK) Deputi K2P Nani Hendiarti, menambahkan forum ini selaras dengan arah kebijakan Komite Pengarah untuk menyerukan aksi konkret yakni menyelaraskan pemahaman bersama terhadap Perpres 110/2025, mempercepat penyelesaian regulasi turunan sektoral pada Juni 2026, serta memastikan kesiapan SRUK sebagai satu-satunya platform nasional untuk penyelenggaraan instrumen NEK di Indonesia. Koordinasi yang kuat merupakan kunci utama dalam membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel dan operasional dengan high integrity carbon unit.
Menurut Project Director dari PROTECT, EcoSecurities, Pedro Carvalho, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun fondasi pasar karbon yang kredibel. "Melalui PROTECT, kami mendukung penguatan sistem, infrastruktur, dan kolaborasi untuk memastikan pasar karbon Indonesia berkembang secara transparan, berintegritas tinggi, serta siap berperan di tingkat global."
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan. "Forum seperti Indonesia Carbon Market Outlook memainkan peran penting dalam membangun pemahaman bersama serta mendorong kesiapan implementasi yang inklusif dan berkelanjutan."
Diskusi dalam forum ini beralih dari sosialisasi regulasi menuju jalur implementasi praktis dengan fokus pada koordinasi kelembagaan, kesiapan MRV, alur operasional SRUK, serta keterkaitan antara instrumen pasar karbon dan pengawasan sektor keuangan. Sesi panel yang melibatkan kementerian terkait, regulator keuangan, dan operator pasar menyoroti langkah prioritas jangka pendek serta faktor pendukung utama, khususnya dalam memastikan interoperabilitas sistem dan kesiapan untuk keterlibatan internasional di masa depan.
Forum ini menegaskan bahwa keberhasilan pasar karbon Indonesia tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi, tetapi juga pada kesiapan implementasi dan kepercayaan pasar. Sistem MRV yang berintegritas tinggi, registri yang transparan dan fungsional melalui SRUK, serta koordinasi antarlembaga yang kuat akan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan pelaku pasar dan mitra internasional. Ke depan, keselarasan antara kebijakan, infrastruktur, dan pelaku pasar akan menentukan kemampuan Indonesia dalam membuka investasi, memperluas instrumen harga karbon, serta berpartisipasi secara efektif dalam mekanisme pasar karbon global. (RO/I-2)
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon untuk memperkuat tata kelola pasar karbon, pengendalian emisi.
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyoroti ketidakjelasan manfaat nilai karbon yang diterima oleh daerah. Masih ada kebingungan mengenai realisasi dana karbon bagi daerah,
MASYARAKAT Energi Terbarukan Indonesia (METI) bersama PT PLN (Persero) kembali menggelar Seminar dan FGD METI Roundtable Talk #3 dengan tema Carbon Trading Unlocked: Insights and Strategies Across Industries.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved