LPEI Bantu Produsen Biskuit Amankan Pasokan Plastik

Direktur PT Mega Global Food Industry Richard Cahadi mengungkapkan dukungan pendanaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) berperan penting dalam menjaga keberlangsungan pasokan bahan baku produsen biskuit dan wafer itu. Konflik di Timur Tengah telah mengganggu rantai pasok, terutama bahan kemasan berbasis plastik yang sangat bergantung pada minyak bumi. Gangguan tersebut  memicu kenaikan harga plastik, seiring tersendatnya pasokan bahan baku seperti nafta.

Dalam kondisi tersebut, Richard mengatakan pihaknya memprioritaskan pengamanan pasokan kemasan agar proses produksi tetap berjalan. Ketersediaan kemasan menjadi krusial lantaran produk biskuit yang telah diproduksi harus segera dikemas sebelum didistribusikan ke pasar. 

Richard menyebut kelangkaan bahan baku membuat banyak pemasok menerapkan sistem pembayaran di muka, yang berpotensi menekan arus kas perusahaan. Fasilitas pembiayaan dari LPEI membantu perusahaan menjaga likuiditas sehingga tetap mampu mengamankan bahan baku di tengah tekanan tersebut. Tanpa dukungan tersebut, perusahaan berisiko mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan produksi.

Baca juga : Literasi Plastik Rendah, Edukasi Jadi Kunci Keamanan Produk dan Konsumen

"Kalau kami tidak didukung LPEI, kami pasti akan kesulitan cashflow untuk beli bahan baku dulu. Bahan baku plastik itu kan minyak bumi yang mana rantai pasoknya memang terdisrupsi. Tugas utama kami sebagai supplier mengamankan itu dulu. Dan salah satu keuntungan kita disupport oleh LPEI," ujar Richard. 

Pernyataan itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Pers 2026 bertema Kemenkeu Dukung Sektor Padat Karya Dukung Pertumbuhan Ekonomi di pabrik PT Mega Global Food Industry, Gresik, Jawa Timur, Jumat (17/4). 

Namun, pihaknya juga melihat terdapat peluang yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha di tengah gejolak global. Richard mengatakan gangguan pasokan dari sejumlah negara membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi kekosongan pasar, terutama di industri makanan yang memiliki permintaan stabil. Selain itu, perang tarif antara Tiongkok dan Amerika Serikat turut menciptakan peluang baru, di mana importir di Amerika mulai mencari alternatif pemasok selain Tiongkok, termasuk dari Indonesia.

Baca juga : Mendag Sebut Indonesia Sudah Dapat Alternatif Impor Bahan Baku Plastik

"Kami punya kesempatan yang besar untuk menyuplai dengan keamanan rantai pasok yang ada tentunya. Memang ada tantangan, tetapi kami melihat ini sebagai opportunity yang besar," tegasnya.

Di satu sisi, Richard menekankan dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak serta-merta memberikan keuntungan bagi eksportir. Pelemahan rupiah memang dapat meningkatkan penerimaan ekspor dalam jangka pendek, namun kondisi serupa juga terjadi di negara lain sehingga tingkat daya saing tetap harus dijaga melalui penyesuaian harga di pasar tujuan. Di sisi lain, pelemahan rupiah juga berdampak pada kenaikan biaya bahan baku impor.

Menurutnya, keseimbangan nilai tukar menjadi faktor penting. Rupiah yang terlalu kuat dapat menurunkan daya saing ekspor, sementara pelemahan yang berlebihan justru meningkatkan beban biaya produksi.

"Apakah selisih mata uang ini menguntungkan dari sisi ekspor? Jelas, ada competitiveness. Tapi, kalau rupiah melemah terus, dari sisi balancing bahan baku juga mahal. Jadi, sama saja, ada perimbangannya begitu," katanya.

Dari sisi kinerja, PT Mega Global Food Industry mencatat nilai ekspor sebesar 33,67 juta dolar AS pada periode 2024–2025, dengan pertumbuhan hampir 28%. Peningkatan tersebut mendorong utilisasi kapasitas produksi perusahaan mendekati 80%, yang diklaim berada di level tinggi bagi industri manufaktur.

Richard menuturkan, meski dihadapkan pada tantangan rantai pasok global, perusahaan tetap optimistis dapat mencatatkan pertumbuhan ekspor di atas 20% pada tahun ini. Richard menilai peluang ekspor produk makanan dari Indonesia masih terbuka lebar, seiring dengan kebutuhan global yang terus meningkat dan adanya pergeseran sumber pasokan dari negara lain.

"Kami tetap yakin ekspor dari Indonesia untuk dunia ini tetap akan tumbuh," katanya.

Dalam kesempatan sama, Direktur Pelaksana Bisnis II Indonesia Eximbank Sulaeman mengungkapkan, pihaknya melakukan langkah antisipatif menghadapi gejolak geopolitik global melalui stress testing terhadap portofolio pembiayaan ekspor. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi sektor dan perusahaan yang paling terdampak, terutama yang memiliki eksposur pembayaran di kawasan Timur Tengah.

"Stress testing kami lakukan karena kita kan lembaga pembiayaan ekspor," ucapnya. 

Selain itu, LPEI juga mencermati dampak gangguan rantai pasok global yang berpotensi memengaruhi kinerja debitur. Pelemahan nilai tukar rupiah turut menjadi perhatian karena dapat berdampak langsung pada kondisi keuangan perusahaan-perusahaan dalam portofolio pembiayaan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Sulaeman menegaskan lembaganya telah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk mengukur sejauh mana dampak gejolak global terhadap keseluruhan portofolio. Salah satu strategi yang ditempuh adalah memastikan pemilihan produk pembiayaan yang tepatndengan underlying transaksi yang jelas mulai dari pembiayaan pra-ekspor untuk bahan baku hingga pembiayaan pasca-ekspor yang berbasis penjualan.

Ia menambahkan, mandat utama Indonesia Eximbank adalah mendorong peningkatan ekspor nasional. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua skema pembiayaan, yakni penugasan khusus ekspor (PKE) dan penugasan umum yang bersifat komersial. 

"Saat ini, fokus utama diarahkan pada skema PKE," tegasnya.

Melalui skema tersebut, Indonesia Eximbank menjalankan sejumlah proyek strategis, salah satunya pengembangan kawasan Mandalika. Sulaeman menjelaskan setiap pembiayaan melalui PKE memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan, di mana setiap Rp1 yang disalurkan dapat mendorong dampak pembangunan hingga tiga kali lipat.

Secara total, nilai pembiayaan PKE saat ini mencapai Rp13,7 triliun yang tersebar dalam enam program dan tujuh proyek. Untuk mendukung implementasi di lapangan, Indonesia Eximbank juga menyiapkan tim khusus operasional, termasuk perwakilan kantor wilayah di berbagai daerah guna memperkuat eksekusi program. (E-3)