Soroti Pemangkasan TKD, Perpukadesi Minta Prioritas Pembangunan Daerah Tetap Dijaga

Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai berpotensi menekan kapasitas pembangunan di berbagai wilayah. Sekretaris Jenderal Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi), Sokhiatulo Laoli, menyebut kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, banyak daerah saat ini menghadapi keterbatasan anggaran yang berdampak pada berkurangnya ruang fiskal untuk pembangunan.

“Kalau kami berhubungan dengan daerah, hampir semua merasakan kondisi yang sama, yaitu kesulitan. Bahkan bisa dikatakan anggaran untuk pembangunan menjadi sangat terbatas,” ucap dia saat Media Visit ke Kantor Media Indonesia, Jakarta, Kamis (16/4).

Baca juga : Berbekal Semangat yang tak Pernah Padam, Perpuskadesi Siap Berkontribusi untuk Pembangunan Nasional

Ia menilai, kondisi tersebut cukup disayangkan, mengingat kebutuhan pembangunan di daerah masih sangat besar dan beragam. Ia menekankan bahwa karakteristik daerah di Indonesia tidak bisa disamaratakan dalam kebijakan anggaran.

“Daerah itu tidak sama. Ada yang sudah maju, ada yang kaya, tapi ada juga yang masih tertinggal dan miskin. Seharusnya kebijakan tidak diberlakukan secara merata,” terangnya.

Ia menegaskan, pemerintah pusat perlu mempertimbangkan skala prioritas dalam kebijakan fiskal, khususnya untuk program-program pembangunan yang telah direncanakan di daerah.

Menurutnya, efisiensi anggaran tetap diperlukan, terutama pada belanja operasional pemerintahan. Namun, pemotongan tidak seharusnya menyasar program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Kalau untuk biaya operasional, efisiensi itu wajar. Tapi untuk program prioritas, apalagi yang sudah masuk dalam RPJMD, itu harus tetap dijaga dan diprioritaskan,” tegasnya. (Fal)