Pemerintah Sambut Kepercayaan Investor Global pada Fundamental Ekonomi RI

DUA pengakuan internasional yang dirilis dalam rentang kurang dari sepekan dinilai menggambarkan pandangan pelaku pasar global dan lembaga multilateral terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia. Pertama, Asian Development Bank (ADB) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh stabil sebesar 5,2% pada 2026 dan 2027, naik dari realisasi 5,1% pada 2025. Hal itu tertuang dalam laporan Asian Development Outlook April 2026: The Middle East Conflict Challenges Resilience in Asia and the Pacific.

Kedua, lembaga indeks global FTSE Russell pada 7 April 2026 resmi mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market. Ia secara eksplisit menyatakan tidak mempertimbangkan Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Watch List penurunan status.

"Kedua sinyal tersebut hadir di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, volatilitas harga energi, dan ketegangan perdagangan internasional yang mendorong sejumlah ekonomi kawasan mengalami tekanan," ungkap Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya, Selasa (14/4).

Baca juga : Purbaya Dorong Aliran Investasi AS ke Indonesia

Proyeksi ADB untuk Indonesia didasarkan pada skenario stabilisasi dini konflik Timur Tengah, dan berada signifikan di atas proyeksi subregional Asia Tenggara yang hanya 4,7% pada 2026. Hal itu, kata Haryo, mencerminkan kekuatan struktural yang membedakan Indonesia dari mayoritas peers-nya di kawasan.

ADB menyebut permintaan domestik yang tangguh, inflasi yang terkendali di kisaran 2,5% sesuai rentang target Pemerintah, serta kebijakan moneter yang terkalibrasi dengan baik. Hal itu dinilai sebagai tiga pilar utama yang membedakan kinerja Indonesia dari mayoritas peers-nya di kawasan.

Dari sisi faktor pendorong, ADB mencatat bahwa momentum pertumbuhan awal 2026 ditopang oleh penguatan konsumsi rumah tangga. Faktor itu didukung peningkatan produktivitas pertanian dan efek musiman Ramadan dan Idulfitri, berlanjutnya pembangunan infrastruktur publik, serta meningkatnya partisipasi sektor swasta dalam investasi hilir.

Baca juga : Investor Ritel Masih Buta Data di Tengah Volatilitas Pasar Saham

"Arus masuk penanaman modal asing (PMA) yang solid turut membantu membiayai kesenjangan eksternal sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar. Kebijakan fiskal yang terarah dinilai berperan penting dalam mempertahankan daya beli rumah tangga dan momentum investasi secara simultan," papar Haryo.

Selanjutnya, pengakuan FTSE Russell dinilai sebagai cerminan langsung dari serangkaian reformasi struktural pasar modal yang tengah diakselerasi secara konsisten. FTSE Russell dalam pengumumannya mengakui kemajuan implementasi delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal.

Rencana aksi tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, penetapan batas minimum free float sebesar 15%, serta penerapan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) sebagai peringatan dini bagi investor.

"Status Indonesia yang setara dengan Tiongkok dan India dalam klasifikasi FTSE mempertegas bahwa pasar modal Indonesia terus bergerak menuju standar tata kelola dan transparansi kelas dunia," katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut positif penilaian tersebut sebagai bukti bahwa reformasi yang sedang berjalan menunjukkan progres yang positif dan kredibel di mata global index provider.

Pemerintah memandang kedua pengakuan internasional tersebut sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten. Kebijakan yang dimaksud antara lain dengan memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan.

Di tengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan, kata Haryo, Indonesia membuktikan kestabilan fundamental domestik merupakan jangkar yang efektif dalam menjaga kepercayaan investor jangka panjang.

"Pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mengakselerasi reformasi, termasuk dalam rangka mempersiapkan review kuartalan FTSE Russell yang dijadwalkan pada Juni 2026, serta review MSCI di Mei 2026, demi memastikan pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan terhadap berbagai guncangan eksternal," pungkasnya. (E-4)