Soal Listrik, Indonesia Harus Berusaha 4 Kali Lipat Lebih Keras

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi 2016 mencapai 91,16%. Tahun ini, rasio elektrifikasi nasional ditargetkan 97,25% dari target 2019 sebesar 97%.

"Salah satu implementasi membangun dari wilayah pinggiran ialah dengan mempercepat rasio elektrifikasi. Jika 2019 targetnya 97 persen, maka 2025 diharapkan rasio elektrifikasi 100 persen di mana seluruh desa bisa teraliri listrik," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dalam coffee morning di kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Senin (16/1).

Meski capain rasio elektrifikasi nasional kian cemerlang, pemerintah menyadari masih terdapat disparitas rasio elektrifikasi antar wilayah. Utamanya di daerah terpencil dan wilayah Indonesia bagian Timur. Tercatat 2.519 desa belum telistriki alias belum tersentuh jaringan PT PLN lantaran infrastruktur yang tidak kondusif dan keterbatasan akses.

Dari 2.519 desa, PLN diketahui baru menyanggupi sekitar 504 desa untuk segera diterangi hingga 2019. Karena itu Arcandra berharap kehadiran payung hukum berupa Permen 38 Tahun 2016 mampu menstimulus peran swasta, BUMD dan koperasi selaku Independent Power Producer (IPP) dalam meningkatkan rasio elektrifikasi desa.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2016 ialah tentang Percepatan Elektrifikasi di Perdesaan Belum Berkembang, Terpencil, Perbatasan dan Pulau Kecil Berpenduduk Melalui Pelaksanaan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil.

Komitmen pemerintah mengembangkan listrik desa, wilayah terpencil dan perbatasan, tercermin dari alokasi anggaran terhadap program energi baru terbarukan (EBT) sebesar Rp1 triliun pada 2017 yang mayoritas menyasar pembangkit listrik skala kecil di daerah.

"Terhadap 2.000-an desa kita harap dunia usaha, BUMD dan koperasi menjadi IPP. Memang IPP tanpa (masuk) transmisi distribusi (PLN) harga jualnya mungkin akan lebih mahal. Hal-hal ini akan kita lihat lagi, semoga less cost. Intinya jangan sampai membangun setengah-setengah," tegas Arcandra.

Arcandra menekankan urgensi dari mendorong elektrifikasi tidak lepas dari upaya meningkatkan konsumsi listrik nasional yang saat ini baru berkisar 956 kWh per kapita. Padahal, sambung dia, sebuah negara dapat dikatakan maju bila konsumsi listrik minimal 4000 kWh per kapita.

"Artinya kita perlu usaha empat kali lipat untuk menuju negara maju," tukasnya. (X-12)