SKK Migas Setujui 28 POD Migas

HINGGA 23 Desember 2016, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) telah menerbitkan persetujuan untuk 28 plan of development (POD) dan plan of future development (POFD), bernilai total US$2,94 miliar, setara Rp397,2 triliun. Namun, itu hanya biaya investasi belanja modal (capex) dan di luar biaya operasional dan abandonment and site restoration (ASR).

"Dari 28 POD/POFD tersebut, akan ada penambahan cadangan migas 257,62 juta barel setara minyak (mboed) dengan rincian cadangan minyak 142,45 juta barel dan cadangan gas sebesar 0,645 triliun kaki kubik (TCF)," papar Kepala Bagian Humas SKK Migas Taslim Z Yunus dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (23/12).

Dari volume itu diharapkan sumbangan total untuk pendapatan negara akan mencapai US$6,85 miliar. "Ada tiga POD/POFD lagi yang masih menunggu persetujuan yang semestinya didapatkan minggu depan. Dengan demikian, sampai akhir 2017, ada 31 total POD/POFD yang sudah disetujui," terangnya.

Dari 20 pengeboran sumur eksplorasi, migas ditemukan di 7 sumur (discovery), 7 sumur tidak ditemukan (dry), 5 sumur memiliki indikasi hidrokarbon, dan 1 sumur masih dalam proses evaluasi.

Penemuan itu diyakini dapat membantu terwujudnya target lifting migas pada 2017 sebesar 1.964,9 juta barel setara minyak per hari (mboed), seperti target dalam APBN 2017 sebesar 815 ribu barel per hari (bph) minyak dan 6.439,4 juta kaki kubik per hari (mmscfd) untuk gas.

"Lifting migas sampai November 2016 sudah melampaui target di APBN, untuk minyak 820 ribu BPH dan 6.438 (mmscfd) untuk gas, sedangkan realisasi lifting sampai bulan lalu mencapai 822 ribu bph untuk minyak dan 6.643 mmscfd untuk gas," paparnya.

Analis Bahana Securities, Andrew Franklin Hotama, menyatakan skema risiko dan biaya ditanggung kontraktor (gross split) tanpa biaya pengganti operasi (cost recovery) yang digodok pemerintah bisa memperbesar investasi hulu migas.

"Kontraktor bisa dapat porsi lebih besar dengan hitungan modal dan pilihan teknologi bisa lebih efektif dan efisien," katanya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Bahkan, skema baru itu membuka potensi bagi industri penunjang seperti transportasi laut bila mereka mampu menawarkan tarif yang ekonomis.(Arv/E-3)