Perkuat Hilirisasi, Bahlil: Daerah Wajib Jadi Tuan di Negeri Sendiri

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi ke depan harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan memberikan porsi terbesar bagi masyarakat, pelaku usaha, serta UMKM di daerah penghasil. 

Pemerintah berkomitmen memastikan daerah memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dari setiap investasi, menjadikan mereka 'tuan di negeri sendiri' dan bukan sekadar penonton.

“Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, UMKM daerah, masyarakat daerah. Justru nilai tambahnya harus orang daerah yang dapat paling banyak. Mereka harus jadi tuan di negeri sendiri. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa ke investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila,” tegas Bahlil saat berbicara dalam Jakarta Geopolitical Forum IX/2025 yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Baca juga : Arah Baru Tata Kelola Migas, Rakyat Dilibatkan dalam Produksi Energi Nasional

Kolaborasi Jadi Kunci Pemerataan Kesejahteraan

Bahlil menilai, kolaborasi antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan keadilan sosial yang nyata. Menurutnya, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan industri, tetapi juga harus menciptakan pemerataan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi daerah.

Ia mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah sebagai bukti nyata bagaimana transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam mampu mengubah wajah daerah. Pertumbuhan ekonomi kedua wilayah tersebut bahkan mencapai 20%, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di kisaran 6%.

“Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Dan kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju kepada apa yang sudah ditargetkan, untuk kita menjadi salah satu negara dengan GDP (Gross Domestic Product) yang masuk 10 besar dunia pada 2045,” ujar Bahlil.

Baca juga : Pemerintah Buka Kesempatan Rakyat Kelola Tambang, Koperasi dan UMKM Jadi Garda Depan

Peta Jalan Hilirisasi Pascatambang

Pemerintah melalui Kementerian ESDM saat ini tengah menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi di daerah. Ketika masa eksploitasi tambang berakhir, akan dibangun industri turunan baru yang tetap dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.

Langkah ini diambil agar pertumbuhan ekonomi daerah tidak berhenti ketika sumber daya alam habis dieksploitasi, tetapi justru berkembang menjadi pusat-pusat industri baru dengan tenaga kerja dan nilai tambah dari masyarakat setempat.

Kementerian ESDM melihat hilirisasi bukan sekadar strategi ekonomi, tetapi juga sarana memperkokoh implementasi sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui pendekatan ini, pembangunan sektor energi dan pertambangan diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan negara, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata dari pusat hingga pelosok daerah.

Dengan sinergi kebijakan dan komitmen bersama, pemerintah menargetkan agar setiap daerah penghasil sumber daya alam dapat menjadi bagian aktif dalam rantai nilai industri nasional, sekaligus berdaulat atas kekayaan yang ada di wilayahnya sendiri.

“Daerah harus menjadi tuan di negeri sendiri, bukan sekadar penonton dari sumber daya yang mereka miliki,” pungkasnya.