Kementerian PUPR Perkuat Komitmen Berantas Korupsi

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) perkuat komitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan membentuk Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli. Tim tersebut rencananya akan mulai berlaku efektif pada Januari 2017.

"Kami tidak main-main untuk memberikan hukuman disiplin. Ini juga warning kepada Anda agar tidak mudah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Karena kalau tidak diberikan tindakan nyata, nanti dianggap biasa saja," kata Sekjen Kementerian PUPR Anita Firmanti saat membuka seminar bertema ‘Saya Perempuan Anti-Korupsi’, di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (8/12).

Tindakan disiplin yang akan dilakukan, imbuh Anita, misalnya disidangkan dan jika terbukti, bisa diturunkan jabatan, penundaan kenaikan pangkat, pencopota jabatan, sampai ke pidana

Hal itu menurut dia sangat penting mengingat anggaran Kementerian PUPR dari tahun ke tahun semakin naik jumlahnya. "Dengan anggaran yang tinggi tersebut, ibu-ibu harus mendukung para suami untuk bekerja lebih baik dan juga tidak membebaninya," kata dia.

Menurutnya, perempuan sebagai istri dan ibu di dalam kehidupan keluarga merupakan tokoh sentral dalam proses pembentukan karakter anak agar terhindar dari perilaku yang melanggar norma-norma yang berlaku di kehidupan masyarakat. Salah satunya menanamkan nilai-nilai kejujuran.

“Karena kejujuran merupakan prinsip bagi seorang anak untuk berperilaku dengan lingkungan sekitarnya sehingga nantinya tumbuh dewasa akan terhindar dari perilaku korupsi,” tuturnya.

Ketua Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Unit Kementerian PUPR, Kartika Basuki yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, kegiatan seminar ini diadakan dalam rangka menyambut HUT DWP ke-17 sekaligus dalam rangka menyambut Hari Anti-Korupsi pada 9 Desember 2016.

Menurutnya, korupsi adalah tantangan utama dalam pembangunan Indonesia saat ini. "Korupsi dapat terjadi karena adanya peluang serta adanya kesempatan," katanya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan berharap kepada 127 juta perempuan yang ada di Indonesia untuk menjadi penggerak serta agen-agen perubahan untuk memberantas korupsi.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Kementerian PUPR bekerja sama dengan KPK dan Australian Indonesia Partnership For Justice. (RO/X-12)