Polri Siap Fasilitasi Arus Komoditas saat Natal-Tahun Baru

UNTUK menghadapi masa liburan Natal dan Tahun Baru, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas bahan pokok, Polri menyiapkan antisipasi menjadi fasilitator arus komoditas.

Hal itu ditegaskan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto seusai pertemuan konsolidasi kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2017, di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (8/12).

"Secara keseluruhan sebenarnya pemerintah telah siap dengan menghadirkan berbagai kebijakan dan langkah taktis serta sistematis. Kami juga selalu membuka diri untuk menjadi fasilitator arus komoditas para instansi terkait ekonomi. Semua karena kami melihat sudah saatnya para petani, koperasi hingga pelaku ekonomi lain merasakan keuntungan. Keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia," ungkap Ari.

Menurut Ari, musyawarah itu hadir sebagai bentuk melokalisasi dan menuntaskan persoalan ekonomi harian di kemudian hari.

"Selain itu juga terus mendorong agar para penegak hukum untuk memiliki persepsi yang sama dengan instansi terkait lain dalam mengatasi keluhan masyarakat di bidang ekonomi. Juga untuk melakukan manajemen yang tepat guna sebagai langkah preventif," tambah Ari.

Berdasarkan catatan, harga rata-rata nasional dari barang kebutuhan pokok per Rabu (7/12) kondisinya masih relatif stabil. Sementara kecukupan stok bahan pokok secara nasional juga tergolong aman.

Rinciannya ialah barang kebutuhan pokok hasil pertanian (beras dan kedelai) tersedia 3,1-7,2 bulan ke depan. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan (daging sapi) tersedia hingga 1,5 bulan ke depan. Barang kebutuhan pokok hasil industri (gula, minyak goreng dan terigu) tersedia hingga 1,3-3,9 bulan ke depan.

Meski demikian, Ari juga tidak menutup mata, akan ada pihak-pihak yang justru merasa terganggu atas positifnya angka harga rata-rata nasional dari barang kebutuhan pokok itu.

"Para pelaku tindak pidana ekonomi, pasti ingin mengganggu positifnya angka-angka itu. Untuk itu, musyawarah ini sekaligus juga menghasilkan kebijakan lain yaitu penegakan hukum sebagai bentuk pengendalian." (RO/X-12)