Masih Relevankah 'Mendewakan' Dolar?

DINAMIKA global sebagai reaksi dari perpolitikan Amerika Serikat (AS) membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jauh dari fundamental perekonomian nasional. Hal itu membuat dolar dinilai tidak relevan lagi dijadikan tolok ukur perekonomian.

"Bahwa kurs rupiah-dolar semakin tidak mencerminkan fundamental ekonomi kita, ini kita selalu arahnya ke situ terus, padahal bukan cerminan fundamental ekonomi kita melainkan semakin mencerminkan kebijakan ekonomi AS, jalan sendiri,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam Sarasehan 100 Ekonom di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (6/11).

Fluktuasi nilai tukar belakangan memang terbilang ekstrem. Rupiah sempat terdampar hingga melampaui Rp13.800 pasca Donald Trump resmi sebagai presiden terpilih. Hari ini rupiah telah kembali stabil di angka Rp13.370 per US$, menguat 70 poin dari penutupan kemarin.

Direktur Eksekutif Kebijakan ekonomi dan Moneter Juda Agung tak menampik sebab musabab fluktuasi nilai tukar itu sebagian berasal dari dinamika global. Faktor domestik malah memberi tekanan positif yang menyerap gejolak global.

"Sejak akhir Oktober ketika ekspektasi kenaikan Fed Rate meningkat, kemudian paska Trump terpilih terjadi outflow cukup besar. Tapi kondisi sekarang agak sedikit beda dengan outflow 2013. Sekarang ini ketika asing outflow, domestik justru suplai valas,” jelas Juda.

Karena itu, Presiden Jokowi berpendapat ekonomi yang stabil dan kuat seperti Indonesia tidak bisa terus menerus diukur berdasarkan instrumen yang terlalu fluktuatif seperti dolar AS, meskipun dominasi dolar pada perdagangan internasional sulit dibantah.

Alih-alih terus berpatokan pada dolar, Presiden Jokowi berpandangan lebih adil jika perekonomian juga diukur dengan nilai tukar mata uang negara mitra dagang lainnya seperti Yuan Tiongkok, Won Korea dan Yen Jepang.

“Kan harusnya kurs yang relevan adalah kurs rupiah melawan mitra dagang terbesar kita. Kalau Tiongkok terbesar ya harusnya rupiah-renminbi terbesar. Kalau Jepang, ya kursnya rupiah-yen,” ungkap Jokowi.

Alasannya, menurutnya, nlai perdagangan dengan AS hanya 9%-10% dari total perdagangan Indonesial. ”Kalau Tiongkok malah angka yang ada di saya 15,5%, Eropa 11,4%, Jepang 10,7%. Ini penting untuk edukasi publik untuk tidak hanya memantau kurs pada US$ semata tapi yang lebih komprehensif," lanjut Presiden.

Kepala Ekonom Bank Mandiri Anton Gunawan meluruskan maksud Presiden Jokowi bukanlah mengganti secara radikal patokan mata uang dalam perdagangan internasional, melainkan untuk membuat pandangan yang lebih komprehensif terhadap situasi terkini.

"Coba aja lihat, GDP kita turun waktu mata uang melemah dari Rp9.000 ke Rp12.000 per US$. Sekarang mau naikin setengah mati hanya karena mata uang. Poinnya itu, bukan semata-mata pakai yuan,” jelas Anton dalam kesempatan yang sama.

Pandangan yang parsial itu membuat masyarakat mengesampingkan fakta bahwa ketika nilai tukar rupiah lemah terhadap dolar, hal serupa juga terjadi pada negara-negara lain meskipun perekonomian nasional mereka baik-baik saja.

Disisi lain, Indonesia memang memiliki perjanjian bilateral terkait currency swap yang memungkinkan renminbi digunakan dalam perdagangan dengan Tiongkok. Jika perjanjian semacam ini telah masif dan akrab dengan transaksi global, mungkin memang tidak ada lagi alasan untuk terpaku pada dolar semata. (X-12)