BRI Fasilitasi Kementerian PANRB

PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dipercaya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) sebagai mitra perbankan dalam penyediaan layanan keuangan terpadu berbasis teknologi digital. Hal itu sebagai bagian perwujudan pengelolaan keuangan kementerian yang transparan dan akuntabel.

Dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur dan Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam di Kementerian PANRB, Jakarta, kemarin, cakupan kerja sama itu antara lain mencakup penyediaan dan pemanfaatan jasa layanan perbankan, pengembangan manajemen pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi dan kerja sama di bidang lainnya yang saling memberikan manfaat bagi keduanya.

“Ke depannya, Kementerian PANRB dan Bank BRI akan mengembangkan aplikasi Administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasi yang nantinya akan memudahkan dalam tata kelola aparatur sipil negara,” kata Asmawi, dalam siaran pers di Jakarta, kemarin.

Sekretaris Perusahaan Bank BRI Hari Siaga Amijarso menyatakan kerja sama ini merupakan hal yang membanggakan bagi BRI. “Kami telah dipercaya Kemenpan dan Rebiro untuk berperan dalam program digitalisasi dalam tata kelola kepegawaian aparatur sipil negara,” ujarnya.

Nantinya kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan memanfaatkan program digital office berbasis teknologi informasi yang dikembangkan bersama.

“Bank BRI sendiri telah memanfaatkan digital office dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga pekerjaan menjadi semakin cepat dan efisien, karena menghemat kertas (paperless),” tambah Hari Siaga.

Selain itu kerja sama ini juga dapat memberikan nilai tambah sekaligus dapat mewujudkan sinergi yang harmonis di antara Lembaga Penyelenggara Manajemen Sipil Aparatur Negara yang merupakan tugas pokok dan fungsi dari Kemenpan dan Rebiro bersama-sama dengan seluruh lembaga terkait (BKN, ANRI, LAN, PT Taspen, dan Lembaga lainnya).

“Sinergi ini diharapkan mampu mendorong terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. (Fat/E-3)