BNI Perluas Jaringan di Perdesaan

PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk (BNI) bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan perjanjian kerja sama terkait dengan pengembangan ekonomi desa dengan menyelenggarakan Lokakarya Pengembangan Ekonomi Desa sekaligus Workshop Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des) Terbaik.

Hal itu merupakan salah satu upaya BNI dalam memperdalam dan memperluas layanan perbankan di perdesaan sekaligus mendukung program pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa melalui sinergi kerja sama BUM-Des dengan BNI serta dengan counterpart-counterpart BNI.

"Kami harapkan nantinya BUM-Des-BUM-Des terbaik ini dapat menjadi mercusuar percontohan, yang bisa menyebarkan virus positif pada BUM-Des lain di sekitarnya," ujar Wakil Direktur Utama BNI Suprajarto dalam pembukaan lokakarya BUMDes terbaik se-Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Aktivitas bisnis BNI dengan BUM-Des, lanjut Suprajarto, merupakan aktivitas berkelanjutan. "Melalui BUM-Des, BNI dapat menerapkan program Lakupandai yang didorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menjadikannya sebagai Agen46," ungkap Suprajarto.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menambahkan saat in jumlah BUM-Des menanjak tajam dari 1.022 unit pada 2015 lalu menjadi 12.848 unit tahun ini. Sedikitnya 40 di antara mereka mampu meraih omzet mulai Rp300 juta hingga Rp8 miliar per tahun.

Eko mengatakan ada banyak peluang kerja sama dan sinergi yang bisa dilakukan BUM-Des dengan badan-badan usaha besar lain seperti BUMN dan swasta.

Sinergi BUMN
Di tempat terpisah, empat BUMN pengelola pelabuhan-pelabuhan penting di Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I-IV, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga bank BUMN, yakni Bank Mandiri, BNI, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan bank swasta yang di antaranya BCA, CIMB Niaga, dan Bank Bukopin.

Kerja sama itu terkait dengan pemanfaatan layanan cash management dalam rangka mendukung integrated billing system (IBS) atau sistem pembayaran terintegrasi.

"Kami juga sedang kerja sama integrasi INSW (Indonesia National Single Window), inaportnet, dan sistem di setiap Pelindo. Kalau semua itu tidak terintegrasi, IBS tidak bisa jalan. Kami akan satukan seluruh SLA (service level agreement)," kata Deputi Bidang Usaha Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Pontas Tambunan di Kementerian BUMN Jakarta, kemarin.

Menteri BUMN Rini Soermarno mengatakan penerapan IBS secara keselurhan masih akan diproses lebih lanjut oleh setiap Pelindo dan bank yang menandatangani kerja sama itu.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya menambahkan kerja sama itu merupakan salah satu upaya perbaikan mekanisme koordinasi dan kolaborasi antara operator peIabuhan dan semua instansi terkait. (E-2)