Rp10 Triliun Disiapkan untuk Penanganan Kawasan Kumuh

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dana hingga Rp10 triliun guna penanganan kawasan kumuh di 269 kabupaten/kota.

Keseluruhan dana tersebut, nantinya akan dibagikan sesuai dengan perencanaan yang disusun oleh tiap-tiap kabupaten/kota sehingga besarannya tidak sama.

"Total dana yang akan digunakan setiap kabupaten/kota tidak sama, disesuaikan dengan kebutuhan atau usulan berdasarkan perencanaan yang disusun," kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo di sela kunjungan ke Karangwaru Riverside di Yogyakarta, Selasa.

Meski demikian, Ditjen Cipta Karya tidak ingin provinsi, atau kabupaten/kota hanya berpangku tangan menunggu bantuan dari pusat.

"Provinsi, kabupaten/kota tetap harus memberikan pendampingan di daerah masing-masing agar program penanganan kawasan kumuh bisa berjalan dengan baik," katanya yang menyebut ada lebih dari 23 ribu hektare kawasan kumuh di Indonesia.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga hadir di Karangwaru Riverside mengatakan, program penanganan kawasan kumuh dilakukan dengan menggerakkan masyarakat sekitar.

Salah satu program penanganan kawasan kumuh yang sedang gencar dilakukan pemerintah adalah melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang mengedepankan keterlibatan masyarakat.

"Kegiatan yang dilakukan di Karangwaru Riverside adalah salah satu contoh pelaksanaan program penanganan kumuh berbasis masyarakat. Warga terlibat dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh," kata Menteri.

Kegiatan penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Karangwaru, khususnya kawasan yang berada di sepanjang bantaran Sungai Buntung dilakukan dengan bantuan dana dari Kementerian PUPR sejak 2010.

Warga di sekitar membagi kawasan sungai menjadi enam segmen, dengan kegiatan penanganan kawasan kumuh yang berbeda-beda di tiap segmennya. Warga sudah menuntaskan kegiatan di segmen 1 dan 2, serta di segmen 4 berjalan 30%. Sedangkan untuk segmen 3, 5, dan 6 belum dilakukan. (X-12)