BBNI akan Bagikan Dividen Rp13,95 Triliun

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) memutuskan untuk menebar dividen tunai sebesar Rp13,95 triliun dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), yang digelar di Jakarta, Rabu.

Keputusan diambil berdasarkan laba bersih konsolidasian perseroan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tahun buku 2024 yang tercatat sebesar Rp21,46 triliun.

Sebanyak 65 persen dari laba bersih atau senilai Rp13,95 triliun akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham.

Baca juga : Saham BNI Sentuh Rekor Tertinggi

Dengan demikian, setiap pemegang saham akan menerima dividen sebesar Rp374,06 per saham. Dari total dividen tersebut, pemegang saham mayoritas akan menerima sebesar Rp8,37 triliun yang akan dibayarkan ke rekening yang ditunjuk oleh Menteri BUMN.

Sementara itu, sisanya sebesar 35 persen dari laba bersih atau sejumlah Rp7,51 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan guna memperkuat permodalan perusahaan dan mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Adapun sepanjang tahun 2024, BNI mencatatkan kinerja keuangan yang solid dengan perolehan laba bersih sebesar Rp21,5 triliun.

Baca juga : Kinerja Perusahaan Tokcer, Saham BNI Sentuh All Time High

Angka ini mengalami kenaikan 2,87 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang mencapai Rp20,9 triliun.

Pertumbuhan ini didorong oleh transformasi digital yang sukses meningkatkan tabungan sebesar 11 persen secara tahunan (<em>year-on-year/yoy</em>), dari Rp232 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp258 triliun pada 2024.

RUPST BNI awalnya dijadwalkan berlangsung pada 13 Maret 2025, namun mengalami perubahan menjadi 26 Maret 2025.

Baca juga : Penutupan Bursa 2023, Saham BBNI Naik 16,53%

Penyesuaian ini dilakukan sejalan dengan bank-bank lain yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang menggeser jadwal RUPST-nya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengubah jadwalnya dari 11 Maret menjadi 24 Maret 2025, Bank Mandiri dari 12 Maret menjadi 25 Maret 2025, dan Bank Tabungan Negara (BTN) dari 14 Maret menjadi 26 Maret 2025.

Perubahan jadwal ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan regulasi terbaru serta memberikan waktu yang cukup bagi masing-masing perseroan dalam mempersiapkan agenda rapat dengan lebih matang. (Ant/I-3)