Rawan Pembajakan, Kemenhub Larang Kapal Kecil Berlayar ke Filipina

KEMENTERIAN Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan larangan pemberian Surat Izin Berlayar (SPB) kepada kapal-kapal Indonesia yang akan berlayar ke Filipina terkait adanya kejadian pembajakan kapal berbendera Indonesia di perairan negeri tetangga tersebut.

Larangan itu berlaku bagi kapal-kapal berukuran di bawah 500 Gross Tonase (GT). Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Antonius Tonny Budiono, menginstruksikan kepada Syahbandar untuk tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi semua kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar menuju Filipina dengan ukuran kapal di bawah 500 GT.

“Selain itu, Syahbandar juga dilarang untuk menerbitkan SPB bagi tugboat yang menggandeng tongkang berlayar menuju Filipina, jelas Tonny Budiono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/10).

Tonny mengatakan sedangkan bagi kapal di atas 500 GT dapat berlayar ke Filipina tetapi mesti mengikuti alur pelayaran yang direkomendasikan dengan menghindari daerah konflik atau Perairan Filipina Selatan dan Perairan Malaysia Timur.

Dengan dikeluarkannya instruksi ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam hal ini Kemenhub untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran yang merupakan tanggung jawab bersama dan memperhatikan kepentingan perekonomian Indonesia.

“Untuk itu, seluruh pihak harus saling bahu-membahu mewujudkan keselamatan dan keamanan demi kepentingan bersama dan memperhatikan telegram atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah“, ungkap Tonny. (OL-4)