Rencana Diskon Tarif Angkutan Penyeberangan Dinilai Tidak Tepat

GABUNGAN Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menggelar rapat koordinasi (rakor) Persiapan Angkutan Lebaran 2025 di Jakarta, Rabu (19/2). Dalam rakor tersebut, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo mengatakan perlu adanya masa koordinasi yang lebih panjang untuk menghindari terjadinya permasalahan di lapangan.

Menurut dia, masa koordinasi dua minggu sebelum pelaksanaan tidak cukup untuk menginisiasi apa saja yang jadi hambatan selama berlangsungnya angkutan Lebaran.

Khoiri juga menyinggung masa berlaku surat kesepakatan bersama (SKB) yang terlalu pendek. Semestinya, masa berlaku SKB lebih panjang agar tidak terjadi antrean.

Baca juga : Mudik Lebaran, Jumlah Penumpang Angkutan Penyeberangan Masih Tertinggi

"Pada H-7, selama 2 hari terjadi antrean panjang di Pelabuhan Ciwandan, sementara di pelabuhan ekonomi Merak ada kekosongan. Ini lantaran pemberlakuan SKB terlalu cepat dan fleksibel, akhirnya terjadi keterlambatan pengambilan keputusan untuk mengalihkan kendaraan dari Ciwandan ke Merak," jelas Khoiri.

Turut hadir pada kesempatan itu, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, serta pengamat transportasi Ki Darmaningtyas.

Gapasdap, lanjut Khoiri, memiliki beberapa solusi atas permasalahan kemacetan. Solusi itu antara lain pembagian kewenangan, perpanjangan masa berlaku SKB, dan penghapusan kapal ekpres. Jika usulan solusi itu disetujui, ia memperkirakan terjadi peningkatan kapasitas sebesar 26,7% dari kendaraan dan penumpang dibandingkan dengan tahun lalu.

Baca juga : Rencana Diskon Tarif Angkutan Penyeberangan Dinilai Tidak Tepat

"Demi kelancaran, kami minta kapal ekpres dihapus saja selama angkutan Lebaran, karena di situ sumber kemacetan terjadi. Biar kita melayani pemudik selama satu minggu tersebut dengan aman dan lancar," katanya.

Ia juga meminta pelabuhan penyeberangan Merak diutamakan daripada pelabuhan tambahan lainnya, karena masih bisa menampung kendaraan dengan kapasitas lebih banyak dan lancar. Berkaca pada penanganan angkutan Lebaran 2024, pelabuhan Merak reguler kosong, sedangkan pelabuhan BBJ Bojonegara terjadi antrean panjang.

"Kita lihat tahun lalu, pelabuhan Merak kosong dermaganya, sedangkan pelabuhan BBJ antre panjang. Akhirnya keluar kebijakan kendaraan  diputar balik ke Merak," ungkapnya.

Baca juga : Pemesanan Tiket KA Jarak Jauh Reguler untuk Arus Balik Lebaran sudah Bisa Dilakukan

Pada kesempatan yang sama, pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi Ki Darmaningtyas mengatakan, imbauan pemerintah yang meminta operator angkutan untuk memberikan pengurangan tarif (diskon) angkut penyeberangan pada masa arus mudik dan arus balik Lebaran mendatang tidak tepat.

"Diskon tarif angkutan seharusnya tanggung jawab pemerintah," kata dia.

Menurut Darmaningtyas, pada masa reguler, pengusaha transportasi sudah menanggung banyak kerugian. Ketika masuk masa angkutan arus mudik dan arus balik, hal itu menjadi harapan bagi operator untuk mendapatkan keuntungan sebagai kompensasi kerugian yang sebelumnya ditanggung.

Baca juga : Cek Kesiapan Angkutan Lebaran, Kakorlantas Bersama Wamenhub Tinjau Terminal Pulogebang

"Jadi pemerintah itu memberikan subsidi angkutan penyeberangan pada saat Lebaran. Bentuknya bisa macam-macam, misalnya pengurangan PPN. Intinya, jangan dibebankan pada operator," jelas Ki Darmaningtyas.

Pada musim Lebaran nanti, Darmaningtyas memperkirakan jumlah pemudik akan menurun ketimbang masa Lebaran sebelumnya. Ia melihat faktor ekonomi masyarakat yang cenderung bertambah sulit jadi halangan utama bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik pada 2025.

"Kita lihat saja sekarang, perekonomian amat menurun. Saya prediksi pemudik akan menurun," katanya. (Hde/E-1)