KKP Mesti Fokuskan Anggaran untuk Pemberdayaan Nelayan

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk memfokuskan anggaran untuk program perlindungan dan pemberdayaan nelayan tradisional serta pembudidaya ikan dan petambak garam di berbagai daerah.

"Dengan APBN senilai Rp9,27 triliun pada 2017, KKP mesti fokus mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan skema perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam," kata Sekjen Kiara Abdul Halim dalam keterangan tertulis, Jumat (28/10).

Halim memaparkan, hal itu dapat dilakukan mulai dari penyusunan peraturan pelaksana sampai dengan implementasi program di desa-desa pesisir yang ada di Tanah Air.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan Sumber Daya Nasional (LPSDN) Amin Abdullah mendesak pemerintah pusat dan daerah menyegerakan penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam itu karena merupakan amanat undang-undang.

"Tanpa kebijakan ini, kesejahteraan masyarakat pesisir hanya sebatas angan-angan," kata Amin Abdullah.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan biomassa laut Indonesia meningkat pesat sehingga beragam jumlah spesies ikan di kelautan juga semakin. Jal itu berkat suksesnya penanggulangan pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Menurut Susi menambahkan, kebijakan reformasi sektor perikanan yang dicanangkan dan dilakukan olehnya juga telah membuat jumlah stok ikan di perairan nasional juga melesat.

Sebagai informasi, kajian terbaru Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) meningkat dari 6,5 juta ton pada 2011 menjadi 9,9 juta ton saat ini. (X-12)