Menhub Usulkan Work From Anywhere saat Libur Lebaran

MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan kebijakan work from anywhere atau sistem kerja yang bisa dilakukan dari mana saja saat libur Lebaran 2025. Ini disampaikan saat rapat koordinasi persiapan Angkutan Lebaran (Angleb) 2025 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan para pemimpin daerah secara virtual, Senin (17/2).

"Kami rekomendasikan pemerintah bisa menerapkan WFA mulai 24 Maret 2025, sehingga kami harapkan tidak terjadi kepadatan mobilitas yang begitu tinggi sebelum lebaran," ujar Menhub dalam keterangan resmi, Senin (17/2).

Skema WFA, menurut Menhub, perlu diterapkan karena mempertimbangkan pergerakan masyarakat pada saat mudik yang cukup banyak. Pasalnya, terdapat momen dua hari besar yang berdekatan, yakni Hari Raya Nyepi pada 29 Maret 2025 dan Hari Raya Idul Fitri yang diprediksi jatuh pada 31 Maret-1 April 2025.

Baca juga : 10,6 Persen Masyarakat Mudik Karena Ingin Liburan

"Kami mengharapkan dukungan pemerintah daerah untuk mempertimbangkan kebijakan WFA pada periode tersebut," imbuhnya. 

Selanjutnya, Dudy menyampaikan selain penerapan WFA, pihaknya juga menganjurkan kebijakan pembatasan angkutan barang, serta koordinasi dan antisipasi lokasi kemacetan di jalur arteri, khususnya arah Jakarta menuju Jawa Tengah saat libur Lebaran. 

Sejumlah skema untuk mengatasi kepadatan masyarakat akan dilakukan, baik pengaturan pergerakan masyarakat, maupun pengaturan angkutan barang selama periode Angkutan Lebaran 2025.

Baca juga : Masyarakat Dihimbau Balik ke Jakarta Mulai Hari ini

"Kemenhub juga perlu berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2025, sehingga pergerakan masyarakat nantinya bisa berjalan dengan lancar," ujar Menhub.

Adapun rencana skema pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan selama masa Angleb 2025 di antaranya menyediakan angkutan mudik gratis, rekayasa lalu lintas, dan sistem ganjil genap. Kemudian pembatasan penggunaan sepeda motor, pembatasan angkutan penyeberangan, diskon tarif jalan tol, serta alih fungsi unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor (UPPKB) menjadi rest area sementara. 

"Kami mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan angkutan feeder (lanjutan) dari titik-titik kedatangan peserta mudik gratis, penyediaan rest area, hingga  antisipasi daerah rawan kecelakaan dan kemacetan," kata Dudy.

Baca juga : Demi Keselamatan, Kemenhub Perketat Pengawasan Pelayaran di Pelabuhan

Dalam kesempatan sama, Mendagri Tito meminta kepada daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenhub di daerah  berkoordinasi mengelola kendaraan umum, khususnya darat, laut, dan penyeberangan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penumpang. 

Mendagri sendiri telah menerbitkan surat edaran Nomor 400.6.1/749/SJ tentang Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Arus Mudik Lebaran Tahun 2025 (1446 H) pada 17 Februari 2025. 

"Pengelolaan juga perlu diperhatikan di sektor udara, terutama daerah-daerah yang memiliki bandara perintis untuk selalu dipastikan kesiapannya," ucapnya.  (H-2)