Jangan Lagi Bergantung pada Utang

MESKI telah disahkan, Undang-Undang APBN 2017 menyisakan sejumlah catatan dari sejumlah anggota DPR. Dalam naskah UU APBN 2017 ditetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750, 2 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.080,4 miliar. Dengan demikian akan ada defisit sebesar Rp330,16 triliun atau 2,41% terhadap PDB.

Wakil Ketua Komisi XI Fraksi Gerindra Kardaya Warnika menyebut partainya menyetujui pengesahan APBN 2017 dengan catatan pemerintah mesti memandang serius sektor penerimaan negara agar tidak selalu bergantung dengan utang.

"Kami meminta pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan negara. Kami mencatat selama ini pencapaian dari penerimaan negara masih di bawah atau jauh dari target yang ditetapkan sehingga kesempatan untuk perbaikan kesejahteraan dan pembangunan lain terkendala," ujarnya di ruang rapat paripurna, Jakarta, Rabu (26/10).

Fraksi Partai Gerindra memberikan catatan bahwa pemerintah harus berupaya agar terbuka ruang anggaran yang cukup untuk program kesejahteraan rakyat terutama untuk petani, nelayan, buruh dan seluruh sektor informal. Pemerintah juga mesti menghentikan kebijakan anggaran 'gali lubang tutup lubang'.

"Kebijakan yang disebutkan gali lubang tutup lubang itu sebenarnya anggaran yang selalu mengandalkan utang. Jangan mengandalkan utang dan upayakan peningkatan daya beli masyarakat karena sampai hari ini masih terasa daya beli masyarakat belum ada perbaikan," tukas Kardaya.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Kahar Muzakit menyampaikan pembiayaan defisit akan bersumber dari pembiayaan utang sebesar Rp384,69 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp47,48 triliun, pemberian pinjaman sebesar negatif Rp6,4 triliun, dan kewajiban penjaminan sebesar negatif Rp924,1 miliar, serta pembiayaan lain Rp300 miliar. (X-12)