APBN 2017 Disahkan, Diklaim Lebih Kredibel

RAPAT paripurna DPR hari ini, Rabu (26/10) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2017 menjadi Undang-Undang APBN 2017.

Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan yang memimpin rapat mengetuk palu sebagai tanda pengesahan UU APBN 2017 setelah mendengarkan paparan Ketua Badan Anggaran Kahar Muzakir akan hasil persetujuan para fraksi.

Dalam APBN 2017 ditetapkan pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun dan belanja negara Rp2.080,4 triliun, serta defisit Rp330,2 triliun atau 2,41% dari produk domestik bruto (PDB).

"Disetujui RUU APBN 2017 menjadi UU APBN 2017,” ujar Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat membacakan kesimpulan Rapat Paripurna, di Komplek Parlemen, Rabu (26/10).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan penyusunan APBN tahun 2017 yang lebih seimbang dan kredibel, diharapkan dapat memacu pembangunan nasional, dengan tetap menjaga azas kehati-hatian dan efektivitas pelaksanaannya.

"Kebijakan fiskal diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat ekonomi Indonesia dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berdaya tahan," jelasnya.

Secara rinci, naskah APBN 2017 menetapkan besaran indikator makro pada 2017 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,1%, inflasi 4,0%, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS Rp13.300, tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,3%, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$45 per barel, minyak bumi 815 ribu bph, dan lifting gas bumi 1.150 ribu setara minyak per hari.

Target lain ditetapkan tingkat pengangguran 5,6%, tingkat kemiskinan 10,5%, indeks gini rasio 0,39, dan indeks pembangunan manusia 70,1.
Adapun target penerimaan perpajakan pada 2017 tumbuh sekitar 13%-15% dari perkiraan realisasi penerimaan pajak 2016. (X-12)