Ini Tanggapan Kemenko Perekonomian terhadap Hasil Survei SMRC

KEMENTERIAN Koordinator Bidang Perekonomian menyambut baik hasil survei SMRC tentang 'Dua Tahun Pemerintahan Jokowi–JK: Evaluasi Publik Nasional' yang dirilis ke publik Minggu (23/10) kemarin.

Dalam survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu disebutkan, kondisi ekonomi nasional, termasuk kondisi ekonomi rumah tangga, mendapat penilaian positif dari responden. Mayoritas responden juga menyatakan optimismenya terhadap kondisi ekonomi pada tahun mendatang.

Persepsi positif juga terlihat ketika responden ditanya tentang pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kebutuhan berobat yang persentasenya meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Bahkan dalam soal kondisi jalan raya, sebanyak 75% responden menyatakan kondisinya semakin baik.

Namun, persepsi negatif dari responden masih tampak dalam masalah pemenuhan kebutuhan pokok, tingkat pengangguran, jumlah lowongan kerja, jumlah orang miskin, dan tingkat pemerataan kesejahteraan.

Secara umum, SMRC merumuskan temuannya dalam survei yang diselenggarakan pada 13–17 Oktober 2016 dalam kesimpulan, "Ekonomi secara umum belum memenuhi harapan publik, tapi menunjukkan kecenderungan membaik, dan publik makin optimistis".

Survei ini juga mengukur persepsi publik tentang kinerja kabinet. Dalam tabel Kinerja Masing-masing Kementerian (Terbaik), Kemenko Perekonomian berada di urutan nomor tujuh.

Namun, pada survei yang sama, dalam tabel Kinerja Masing-masing Kementerian (Terburuk), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menduduki peringkat teratas.

Untuk merespons perlambatan ekonomi global, Kemenko Perekonomian yang sejak Agustus 2015 dipimpin Darmin Nasution dalam waktu 12 bulan (terhitung sejak September 2015), sudah mengeluarkan 13 Paket Kebijakan Ekonomi.

"Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ini intinya berupaya menyederhanakan peraturan, mempermudah perizinan, mempercepat prosedur, dan mengurangi biaya yang tidak perlu bagi kegiatan usaha/industri serta meningkatkan investasi," demikian pernyataan yang dirilis Tim Komunikasi Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin (24/10).

Ditambahkan, dari PKE yang sudah diluncurkan itu, 99% peraturan (hasil deregulasi) sudah berhasil diselesaikan. Ini mancakup 204 peraturan yang merupakan perintah langsung dari PKE dan 26 regulasi turunan yang bersifat teknis.

Wilayah PKE ini terentang mulai dari industri besar hingga UKM, mulai dari percepatan program sertifikasi tanah/lahan, pelayanan cepat izin investasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan/pelatihan vokasional untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) bersertifikasi dengan standar kompetensi yang diperlukan dunia usaha/industri, kemudahan berusaha (ease of doing business), hingga penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan lain-lain.

"Hasilnya cukup kelihatan. Di tengah situasi perlambatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya membaik, pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal pertama (Q-1) 2016 naik menjadi 5,18% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2015 (4,66%). Nilai tukar rupiah juga relatif stabil pada kisaran Rp13 ribuan per US$1. Begitu pula realisasi investasi mengalami peningkatan dari Rp135,1 triliun pada Triwulan II 2015 menjadi Rp151,6 triliun pada Triwulan II 2016," lanjut pernyataan tim humas kementerian.

Selain itu, Kemenko Perekonomian juga banyak melakukan terobosan penyelesaian masalah dengan melibatkan kementerian/lembaga, termasuk di antaranya membuat pilot project 'Sinergi Aksi untuk Rakyat' di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang menyinergikan berbagai program yang dilakukan kementerian/lembaga.

"Demikian tanggapan kami atas hasil survei SMRC. Semoga publik bisa menilai lebih objektif terhadap capaian kinerja pemerintah tanpa mengurangi arti bahwa pemerintah memang harus lebih keras dan cerdas lagi dalam bekerja demi kesejahteraan masyarakat". (RO/OL-4)