Pemerintah Prioritaskan Revisi UU Migas

KEMENTERIAN ESDM menargetkan dapat menyelesaikan revisi Undang-Udang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengaturan Kegiatan di Sektor Minyak dan Gas Bumi untuk menarik lebih banyak investor.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan undang-undang tersebut perlu direvisi untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri sekaligus menarik investor agar mau berinvestasi dalam sektor ini.

"Perlunya revisi tersebut didasari pemikiran bahwa untuk melakukan eksplorasi baru dan menemukan sumber energi seperti minyak, dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Dana yang dibutuhkan tersebut tentu dapat diperoleh jika ada investor," ujar Arcandra seusai memberikan kkuliah umum Universitas Andalas, Padang, Kamis (20/10).

Undang-undang yang ada saat ini dinilainya menghambat program pemerintah, dalam mendapatkan dan memaksimalkan produksi migas dalam negeri, sehingga revisi perlu dilakukan termasuk PP No 79/2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan (cost recovery) dan Perlakuan Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas.

Menurut Arcandra, perlunya revisi PP tersebut berkaca dari kondisi pada 2011 sampai 2014 ketika harga minyak dunia meningkat, produksi migas dalam negeri malah menurun.

"Penyebab menurunya produksi migas dalam negeri itu jika dikaji lebih dalam salah satunya akibat investasi sektor migas yang turun akibat adanya peraturan tersebut. Saat ini tim sedang bekerja, semoga sesuai dengan semangat yang kita canangkan," timpalnya.

Saat ini cadangan minyak dasar laut Indonesia atau deepwater belum tergarap, padahal cadangan tersebut merupakan solusi dari kebutuhan minyak di masa akan datang. Problemnya, setiap pemboran minyak membutuhkan $250 juta atau lebih Rp2 triliun. (X-12)