Efektifkan Kehumasan Pemerintah dengan Teknologi Digital

KEMAJUAN teknologi informasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan efektivitas kehumasan pemerintah. Karena itu pemanfaatan teknologi digital menjadi mutlak untuk mengefektifkan penyebarluasan kebijakan pemerintah.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad di Jakarta dalam pertemuan sekitar 1.000 pemimpin hubungan masyarakat (humas) kementerian dan lembaga negara di Jakarta, Rabu (19/10).

"Inilah masa ketika praktik-praktik kehumasan mendadak usang di hadapan teknologi digital yang bergerak sangat cepat," ujar Muliaman.

Karena itu, ia menambahkan, konsep atau paradigma tentang kehumasan harus mengikuti perkembangan teknologi komunikasi dalam menyampaikan dan menyosialisasikan program-program pemerintah. Jika tidak, humas pemerintah akan ketinggalan.

Di OJK, kata Muliaman, unit yang menangani komunikasi selain langsung berada di bawah koordinasi Ketua OJK, juga telah mengadopsi teknologi digital dalam menyebarluaskan kebijakan dan program OJK.

"Antara lain kami memanfaatkan kemudahan streaming internet dengan membuat berita-berita dalam bentuk gambar yang bisa diakses di youtube OJK TV."

Setelah diawali dengan pertemuan kemarin, pada hari ini, Kamis (20/10),
OJK bersama Badan Koordinasi Humas Pemerintah mengumpulkan lebih dari 175 pejabat humas seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/BUMD untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai strategi kehumasan di era digital saat ini.

Hadir sebagai pembicara para pakar komunikasiyang juga Founder Asia PR Silih Agung Wasesa. Executive Director ICT Watch Donny BU, dan CEO & Founder Bareksa.com Karaniya Dharmasaputra. Dari OJK hadir Agus Edy Siregar, Deputi Komisioner Pengawasan Terintegrasi OJK dan Anggar B Nuraini, Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK.

Dalam kegiatan itu disampaikan mengenai perkembangan terkini sektor jasa keuangan serta kebijakan OJK yang terkait dengan program pemerintah kepada seluruh humas pemerintah. (RO/X-12)