Prabowo Tambah Kementerian dan Lembaga, Kemenkeu Carikan Kantor Baru

DIREKTORAT Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan bakal melakukan optimalisasi aset dalam pengadaan gedung kementerian. Sebab, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perubahan dan penambahan nomenklatur kementerian dan lembaga, sehingga diperlukan kantor baru. 

"Jadi kalau untuk pengadaan gedung kementerian, pada dasarnya kita istilahnya kita berfokus pada optimalisasi. Jadi tim di DJKN terus melakukan monitoring," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban kepada pewarta, Bandung, Kamis (7/11) malam. 

DJKN, lanjutnya, juga memiliki data terkait aset-aset negara yang menganggur (idle). Pengelolaan kekayaan negara juga didasari dengan ukuran Standar Barang Sesuai Kebutuhan (SBSK). Dus, komunikasi akan dilakukan dengan kementerian terkait yang membutuhkan kantor baru.

Dengan optimalisasi aset itu, maka pemerintah tak perlu mengeluarkan uang negara dalam jumlah besar untuk pengadaan gedung baru. Kementerian yang semula satu dan kemudian dipecah, kata Rionald, dapat memanfaatkan gedung lama milik salah satu direktoratnya.

"Misalnya kan ada kementerian yang dari satu menjadi tiga. Nah mereka masing-masing bisa menggunakan asetnya, eks dari direktorat jenderal-direktorat jenderalnya," pungkas Rionald. (J-3)