Pemerintah Terus Didesak Tarik Pajak Google Cs

DESAKAN agar pemerintah Indonesia segera menarik pajak dari perusahaan digital internasional seperti Google, Facebook, Yahoo, dan Twitter terus mengemuka. Kali ini datang dari Institut Media Sosial dan Diplomasi, yakni Komunikonten, yang meluncurkan sebuah petisi daring mulai Minggu (2/10).

"Seharusnya Google dan raksasa digital lainnya bayar pajak seperti halnya pengusaha media lainnya. Pegawai saja bayar pajak, kita makan dan ngopi saja bayar pajak, masa pengusaha/pemilik Google tidak. Pemerintah kita sudah sangat baik dengan Google dan perusahaan digital lain itu," ujar Direktur Eksekutif Komunikonten Hariqo Wibawa Satria dalam keterangan tertulis, Senin (3/10).

Petisi daring yang dapat dibuka di tautan https://goo.gl/33b0iU itu berjudul "Tidak Adil, Kita Bayar Pajak Tapi Google dkk Tidak, Kami Mendesak Google dkk Bayar Pajak".

Ada empat soal penting yang diangkat dalam petisi tersebut. Pertama, pemerintah mesti mampu memaksa Google, Facebook, Twitter dan Yahoo serta perusahaan digital internasional lainnya membayar pajak seperti pengusaha sejenis di Indonesia.

"Pajak itu hak bangsa kita dan kewajiban mereka. Kita tidak boleh minder, bimbang dan ragu terhadap itu, karena Indonesia adalah bangsa merdeka dan berdaulat," kata Hariqo.

Kedua, pemerintah harus mewajibkan perusahaan-perusahaan digital internasional itu untuk melakukan penyaringan isi, hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika harus segera dihapuskan.

Ketiga, pemerintah diminta untuk mewajibkan pendidikan literasi digital sejak usia dini, agar generasi Indonesia menjadi generasi pengunggah, bukan pengunduh.

Keempat, pemerintah dianggap perlu terus memacu, memotivasi dan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menciptakan mesin pencari otomatis karena Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada Google.

"Lihatlah Tiongkok yang memiliki mesin pencari sendiri Baidu (menguasai lebih dari 50% pasar di dalam negeri), Rusia memiliki Yandex (menguasai lebih dari 50% pasar dalam negeri), Korea Selatan dengan Naver (menguasai lebih dari 70% dalam negeri) dan Daum (menguasai lebih dari 20% pasar dalam negeri)," ujar Hariqo. (X-12)