Bapanas dan Satgas Pangan terus Cek Stok dan Harga Pangan di Pasar

Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama pemerintah daerah dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terus melakukan pengecekan stok dan Harga pangan di berbagai daerah. Hasil dari pengecekan akan jadi basis implementasi berbagai program intervensi pemerintah terkait pangan.

Yang terbaru, dalam pengecekan di Pasar Kosambi, Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (6/8), Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas Indra Wijayanto menyebutkan, dengan kondisi inflasi nasional yang cukup terkendali, kondisi pangan pokok strategis masih terkendali.

"Sesuai arahan Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, cek langsung ke pasar seperti ini konsisten kami lakukan. Sebagai informasi, Inflasi di Juli ini menurut BPS berada di 2,13% secara year on year. Volatile food di 3,63%. Jadi ini cukup baik dan masih dalam koridor sasaran pemerintah," jelas Indra dari keterangan yang diterima pada Rabu (7/8).

Baca juga : Sejumlah Harga Pangan Pokok terus Meroket

Melansir rilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi seluruh provinsi di Pulau Jawa masih berada dalam kisaran target pemerintah. Inflasi di Juli 2024 secara tahunan Provinsi Jawa Barat berada di 2,25%. Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga memiliki Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,83.

"Pemantauan hari ini dalam upaya kita menjaga ketersediaan pangan. Ketersediaannya ada dan harganya cukup stabil. Memang ada yang bergejolak, seperti cabai rawit merah dan cabai merah keriting, ini yang menjadi tugas pemerintah untuk lakukan intervensi," bebernya.

Untuk komoditas bawang merah, sambung Indra, pemerintah telah membantu pelaku usaha dengan menciptakan konektivitas untuk penyerapan hasil produksi, termasuk untuk keperluan ekspor. Selebihnya, pangan pokok lainnya terpantau stabil dengan pasokan yang memadai.

"Di sini beras SPHP, kita pastikan agar Bulog mengupayakan agar beras SPHP tidak sampai kosong. Setiap minggu perlu di cek. Begitu persediaan kurang, harus segera ditambah pasokannya. Ini karena beras SPHP diperuntukkan masyarakat menengah ke bawah, sehingga ini juga merupakan instrumen stabilisator pemerintah," terang Indra. (Z-11)