Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menginisiasi program corporate social responsibility (CSR) yang fokus pada peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kalurahan Gombang (Kapanewon Ponjong) dan Karang Asem (Kapanewon Paliyan), Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Langkah itu dilakukan sebagai komitmen perusahaan untuk ikut serta dalam membangun ekonomi lokal.
Direktur Utama PT PLN EPI Iwan Agung Firstantara mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes. Itu juga menjadi bentuk dukungan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan prinsip environmental, social dan corporate governance (ESG).
"Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi kalurahan serta dapat mendukung kemandirian kalurahan melalui pengembanganekosistem usaha masyarakat yang terintegrasi," ungkap Iwan melalui keterangan tertulis, Kamis (18/7).
Baca juga : PLN EPI Raih Pendapatan Usaha Rp20 Triliun
Dikatakan, program tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDes, mendukung kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Program dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan, studi banding, dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes dalam tata kelola usaha. Peserta memperoleh pengetahuan mendalam tentang konsep dan regulasi BUMDes, praktik terbaik dalam pengelolaan usaha desa, strategi pengembangan unit usaha, pengembangan model bisnis, serta pemasaran produk.
Pelatihan dan pendampingan yang berlangsung pada Juni 2024 ini dinilai berhasil menindaklanjuti pengembangan usaha BUMDes berdasarkan potensi lokal yang ada di Kalurahan Gombang dan Karang Asem.
Direktur BUMDes Karang Asem Yoga Saputra yang ikut dalam pelatihan menyampaikan, melalui program ini diharapkan kalurahan dan masyarakat setempat dapat mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
"Kami berharap pelatihan ini dapat mengembangkan BUMDes kami lebih baik lagi, mampu memberdayakan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan kalurahan," terang Yoga. (Ant/Z-11)
PLN Energi Primer Indonesia (EPI) menginisasi program Desa Berdaya Energi untuk mengembangkan kawasan ekonomi hijau dan menurunkan emisi karbon dengan keterlibatan masyarakat desa.
PLN EPI meraih pendapatan usaha sebesar Rp20,22 triliun selama 2023 atau tumbuh 29,77% year on year (YoY) dibandingkan capaian tahun 2022 yang hanya sebesar Rp15,5 triliun.
Subholding PLN Energi Primer Indonesia dan PLN Icon Plus bersinergi meningkatkan kapasitas ekonomi digital masyarakat di Gunungkidul.
Subholding PLN EPI menyepakati kerja sama dengan Pemkab Banyumas dan PT Sinergi Energi Utama dalam pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas menjadi bahan baku co-firing biomassa.
Secara nasional dibutuhkan sebanyak 5,5 juta kantong darah setiap tahunnya di Indonesia.
Keberadaan Bumdes harus dimanfaatkan secara optimal untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa sehingga potensi desa bisa tergali secara maksimal.
Lintasarta melakukan kerja sama strategis dengan Pemprov Jabar melalui Diskominfo untuk komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Jawa Barat di ranah digital.
Direktur Bumdes Wadas, Fuad Rofik mengatakan, studi banding ini dimaksudkan untuk memelajari kunci keberhasilan BUMDes di wilayah lain.
Asosiasi UPN NKRI menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo dengan tuntutan pencabutan Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Maraknya penambang liar atau disebut sebaga' 'Gurandil' di wilayah (izin usaha pertambangan) IUP Antam merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved