Wapres Ajak Dunia Kembangkan Ekonomi Biru

WAKIL Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla menyebut terdapat sejumlah tantangan berat bila negara ingin mengoptimalkan potensi besar di sektor kelautan. Tantangan-tantangan itu antara lain pencemaran laut akibat industrialisasi, emisi karbon akibat polusi bahan kimia, serta aktivitas overfishing yang mengganggu ekosistem.

Saat menjadi pembicara pada "High Level Dialogue on Sustainable Oceans and Blue Economy" di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, Jumat (23/9), Wapres menjelaskan tantangan itu mesti fokus dicarikan solusi mengingat potensi laut dunia yang menjadi sumber penghidupan 12% penduduk dunia telah menyumbang 61% GDP dunia serta menjadi sumber penyerapan karbon untuk memerangi dampak perubahan iklim.

Dalam kaitan itu Wapres menjelaskan visi baru Presiden Jokowi mengenai pelestarian laut yang sejalan dengan pelaksanaan Goal 14 Agenda 2030 dan konsep ekonomi biru (blue economy), yaitu upaya menyeimbangkan pemanfaatan potensi ekonomi laut secara optimal dengan memperhatikan kesinambungan pelestariannya. Konsep tersebut meliputi 5 elemen yaitu keamanan laut, diplomasi kelautan, konektivitas laut, budaya kelautan, dan sumberdaya kelautan.

"Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan serta memperkuat kelembagaan yang mengatur kehidupan laut, serta membangun berbagai proyek percontohan terkait ekonomi biru, seperti pelaksanaan program ekonomi biru di Lombok, yang diharapkan dapat menyerap sekitar seratus ribu tenaga kerja," kata Kalla.

Dalam kesempatan itu pun ia mengajak masyarakat dunia untuk memanfaatkan potensi laut sebagai sumber kehidupan ekonomi dunia sekaligus menjadi elemen penting untuk menjaga kelestarian alam, khususnya dalam pengaturan iklim. Secara khusus ia menyerukan masyarakat dunia untuk mengembangkan konsep ekonomi biru untuk kesejahteraan masyarakat.

Wapres juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan global dan kerja sama internasional seperti pengembangan mekanisme keuangan yang inovatif, serta pengembangan penelitian dan peningkatan kapasitas masyarakat mengenai kelautan. (X-12)