Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BANYAK tantangan di sektor energi. Perlu revolusi energi yang fokus pada peralihan ke sumber energi yang lebih hijau, mengingat emisi tinggi dari LPG. Cadangan gas yang menipis memaksa Indonesia mengimpor dan memberikan subsidi untuk memenuhi kebutuhan energi. Kebijakan pemerintah yang lebih strategis sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan ini.
Menurut pakar energi, Fatar Yani Abdurrahman, eksplorasi kilang minyak baru memerlukan teknologi inovatif untuk memperoleh data cepat dan akurat tentang lokasi cadangan minyak. Teknologi ini akan membantu mengidentifikasi sumber daya baru untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Distribusi gas yang tidak merata dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan utama dalam produksi dan pengiriman gas. Gas ialah potensi energi terbesar di Indonesia, tetapi membutuhkan infrastruktur yang lebih baik untuk dimanfaatkan maksimal. Tren produksi menunjukkan penurunan ekspor gas sebesar 30% sementara 70% gas diserap oleh industri domestik menunjukkan perlu perencanaan strategis," ujar Fatar.
Baca juga : Mengejar Target Lifting Migas Nasional yang Susut
Fatar juga menekankan pentingnya transisi ke sumber energi yang lebih bersih untuk mencapai net zero emission. "Gas berperan penting dalam memasak, transportasi, dan produksi listrik mendukung transisi energi hijau. Produksi gas saat ini masih kekurangan 500-600 barel per hari. Gas dapat diubah menjadi biofuel, listrik, dan tenaga air, yang berpotensi menyebabkan kelebihan pasokan," ujarnya.
Menurut Fatar, komunikasi efektif tentang insentif fiskal penting untuk transparansi dan pemahaman publik. SKK Migas memiliki divisi regional untuk mengelola komunikasi ini, tetapi bimbingan publik tetap diperlukan. Teknologi gas-to-liquid menawarkan alternatif lebih bersih dari bahan bakar fosil, solusi bagi yang belum siap beralih ke kendaraan listrik.
"Peningkatan infrastruktur gas memerlukan kebijakan nasional yang kuat dan perencanaan strategis. Pendanaan pemerintah (APBN) bisa digunakan jika menghasilkan pendapatan bagi negara. Keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur juga didorong untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Ketidakseimbangan infrastruktur terlihat di Kalimantan Timur, tempat gas melimpah, dibandingkan dengan Kalimantan Barat yang menghadapi tantangan," paparnya.
Fatar menyampaikan pendidikan publik sangat penting untuk transisi dari minyak ke gas, seperti peralihan dari minyak tanah ke LPG di masa lalu. "Masyarakat perlu diedukasi tentang manfaat dan ketersediaan gas untuk mempermudah transisi. Perubahan budaya ini harus didukung oleh infrastruktur yang baik untuk memastikan distribusi yang lancar dan merata," pungkasnya. (Z-2)
Sumur bor di Desa Bukit Samang, Majene, Sulawesi Barat mengeluarkan gas dan menghebohkan warga setempat.
Kesepakatan kerja sama gas bumi ini terdiri dari 27 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), 2 Memorandum of Understanding (MoU) dan 1 Novasi.
Dengan memanfaatkan desain terbaru Drill Stem Test (DST), sumur Tangkulo-1 sukses mengalirkan 47 mmscf/d gas berkualitas dan 1.300 barel kondensat.
Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersiap melakukan kolaborasi dengan mitra gas global dalam pengembangan gas alam cair.
Rencananya pasokan 11 kargo LNG kepada PGN itu berasal dari kilang LNG di lapangan gas Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat.
KETUA Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Yustinus Gunawan, menyambut baik langkah pemerintah yang bakal meneruskan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT).
KEPUTUSAN pemerintah melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$6 per million british thermal unit (mmbtu) dapat terus menggerus penerimaan negara.
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pentingnya kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar US$6/mmbtu untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri
Pemerintah melanjutkan Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar US$6 per MMBTU kepada tujuh industri. Kebijakan ini telah diberlakukan sejak tahun 2020.
Incar Blok Baru, Pertamina Internasional EP Ekspansi ke Timur Tengah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved