Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Badan Bank Tanah bersama PT Bank JTrust Indonesia Tbk dan PT JTrust Consulting melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), pada Rabu (26/6). MoU tersebut merupakan bentuk kerja sama untuk menarik investor Jepang menanamkan modal di pembangunan ecocity di Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kerja sama ini merupakan milestone yang pertama kita dengan JTrust Group termasuk JTrust Bank dan JTrust Consulting. Tujuannya untuk menarik investor dari Jepang berinvestasi di lahan kita di Penajam Paser Utara untuk pengembangan ecocity yang luasnya hampir 1.000 haktare," ujar Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja di Jakarta, Rabu (26/6).
Direktur Bisnis JTrust Bank, Widjaja Hendra, mengungkapkan kolaborasi itu penting untuk meyakinkan para investor asal Negeri Sakura terkait kepastian hukum di lahan yang dimiliki Badan Bank Tanah. Investor juga akan dibuat yakin terkait pembiayaan karena ada JTrust Bankyang terlibat di dalamnya.
Baca juga : Indonesia-Jepang Teken 5 MoU dan 24 LoI Proyek IKN di Kalimantan
"Kita ingin memastikan bahwa investor yang masuk akan mendapatkan kepastian hukum. Masalah perbankan juga akan kita dukung dengan baik," ucapnya.
Direktur Utama JTrust Consulting Indonesia, Takeshi Ikeda, menyampaikan bahwa banyak investor dari Jepang yang tertarik dengan program IKN. Namun, selama ini mereka masih khawatir terkait kepastian hukumnya.
"Banyak sekali investor Jepang yang tertarik dengan rencana pembangunan IKN. JTrust Consulting akan memberikan informasi terkait ini. Kita juga mensupport dan kami JTrust Group ingin ikut membangun dalam menyukseskan proyek IKN ini," kata dia.
Sementara itu, Tenaga Ahli Badan Bank Tanah, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan bahwa proyek pembantu IKN membutuhkan anggaran yang besar. Akan tetapi, tidak seperti negara-negara lain yang sudah melakukan pemindahan ibu kota seperti Brasil dan Australia yang mengandalkan anggaran negara, pembangunan IKN merupakan kolaborasi dengan sektor swasta.
"Kalau Australia dan Brasil itu menggunakan uang pemerintah. Waktu itu belum mengenal pembiayaan swasta. Untuk itu pembangunan IKN ini kita menggandeng swasta untuk ikut terlibat. Dan Badan Bank Tanah yang memiliki lahan di sana ikut mendukung pembangunan yang sejalan dengan IKN yakni ecocity," jelasnya. (Z-11)
Pembentukan bank tanah saat ini memiliki urgensi di tengah intensitas kebutuhan tanah untuk pembangunan yang terus meningkat.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengisyaratkan bakal menolak usulan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Bank Tanah.
BADAN Bank Tanah menyiapkan lahan sekitar 1.000 hektare di Penajam Paser Utara untuk membangun wilayah perkotaan penunjang Ibu Kota Nusantara (IKN).
Badan Bank Tanah (BBT) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangan MoU, Selasa (24/4)
Sebanyak 4.123 hektar (ha) lahan telah disediakan Bank Tanah dalam program Reforma Agraria (RA).
PT ASDP Indonesia Ferry menyiapkan jalur alternatif penyeberangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendukung kelancaran mobilisasi orang dan barang.
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik di Jakarta. Kesiapan sarana dan prasarana serta keamanan di Jakarta jauh lebih baik dan lengkap dibandingkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mensesneg Pratikno mengungkapkan alasan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN karena mempertimbangkan pelantikan Presiden terpilih Prabowo.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan alasan diajaknya para pemengaruh (influencer) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu bentuk sosialisasi ke masyarakat.
Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga saat ini masih belum siap. Kemungkinan besar, landasan Udara itu tidak akan bisa dipakai untuk mendaratnya pesawat para tamu 17 Agustus.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyelenggaraan sidang kabinet perdana di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih menunggu kesiapan sarana dan prasarana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved