Serikat Pekerja Minta Iuran Tapera Dibatalkan, Bukan Hanya Ditunda

PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, pihaknya ingin pemerintah membatalkan iuran Tapera bukan sekadar menunda. Pasalnya, menunda iuran Tapera hanyalah upaya sementara untuk meredam pro kontra di masyarakat.

"Kami minta pemerintah membatalkan bukan menunda karena memang dari awal ini sudah bermasalah, mereka sepertinya gak peka dengan kondisi pekerja kita. Sehingga kita minta dibatalkan. Kalau menunda itu seperti kesannya mereka hanya meredam pro dan kontra, meredam penolakan atau protes yang dilakukan oleh seluruh elemen," ujarnya kepada Media Indonesia, Jumat (7/6).

Mirah menilai pemerintah sebaiknya membatalkan kebijakan tersebut. Penolakan yang begitu besar dari semua elemen masyarakat menunjukkan bahwa kebijakan itu sangat merugikan para pekerja. Sebab, potongan untuk iuran Tapera cukup memberatkan pekerja dengan gaji menengah ke bawah.

Baca juga : Peserta Tapera Nabung Puluhan Tahun Pengembaliannya Kok Kecil? Begini Penjelasannya

Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih fokus pada upaya-upaya mensejahterakan para buruh. Banyak kebijakan dan praktik yang merugikan para pekerja. Apalagi saat ini ekonomi sedang tidak stabil dan para buruh membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah.

"Lebih baik fokus saja untuk memikirkan solusi, jalan keluar atas apa yang sedang atau kesulitan yang dihadapi para pekerja kita, kesulitan menghadapi ekonomi. Jadi pemerintah fokus memberikan subsidi yang lebih luas lagi, bantuan lebih banyak lagi kepada seluruh rakyat Indonesia," kata dia.

Sebelumya,Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berharap penarikan iuran Tapera ditunda. Hal itu disampaikan Basuki menyusul gelombang penolakan pascaterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera.

Baca juga : Badan Publik yang Hambat Informasi Soal Tapera Bisa Dipidana

Kelompok buruh menilai, kewajiban iuran yang diambil dari 3% gaji memberatkan, termasuk bagi pekerja yang sudah memiliki rumah, namun masih diharuskan mengikuti Tapera.

“Kalau misalnya ada usulan apalagi DPR misalnya, Ketua MPR untuk diundur (setelah 2027), menurut saya, saya ada kontak dengan Bu Menteri Keuangan juga kita akan ikut," kata Basuki.

(Z-9)