Wapres Katakan Singapura tidak Berhak Campuri Repatriasi

WAKIL Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyayangkan langkah Singapura yang menghambat upaya repatriasi (pengembalian) kekayaan pengusaha Indonesia yang disimpan di negara tersebut. Menurut Kalla, Singapura tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.

Terlebih, Singapura dan Indonesia sama-sama menganut sistem devisa bebas. "Tidak boleh Singapura turut campur. Apalagi Singapura menganut devisa bebas sama dengan kita. Ini kan akibat devisa bebas yang bisa taruh uang ke mana-mana," ujar Kalla di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (KTT GNB) di Margarita, Venezuela, Sabtu (17/9).

Seperti diberitakan sebelumnya, bank-bank Singapura melaporkan data nasabah Indonesia ke kepolisian Singapura saat mereka hendak memulangkan uangnya. Kepolisian Singapura memang meminta agar bank-bank di negara tersebut melaporkan data nasabah yang ikut program pengampunan pajak.

Kendati kebijakan tax amnesty bisa dianggap pengampunan pelanggaran pajak, menurut Kalla, Singapura tidak punya hak untuk ikut campur. Karena itu, Pemerintah lewat Menteri Keuangan, memprotes kebijakan Singapura tersebut.

"Menteri Keuangan (RI Sri Mulyani Indrawati) saya baca sudah protes kepada Menteri Keuangan di sana (Singapura). Begitu juga instansi lainnya," tandas Kalla. (OL-5)