Dwelling Time bisa Ditekan Menjadi 2,2 Hari

KEMENTERIAN Perhubungan menargetkan bisa menekan waktu bongkar muat di pelabuhan (dwelling time) menjadi 2,2 hari. Hal ini sesuai dengan arahan dan perintah Presiden Joko Widodo untuk mengurangi waktu bongkar muat serta menghilangkannya pungli yang justru mebuat harga distribusi menjadi lebih mahal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan saat ini pihaknya tengah meminta 16 kementerian/lembaga negara agar berkantor di Pelabuhan Tanjung Priok, selama masa percobaan 1 bulan.

"Langkah yang sudah kita bicarakan dengan Pelindo II, apakah kita minta para pihak berkantor di sini, kasih batas waktu satu bulan, Pelindo sudah menyediakan tempatnya" ucapnya seusai peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru atau New Priok Container Teminal di Tanjung Priok Jakarta Utara, Selasa (13/9).

Budi menembahkan, salah satunya akan ditunjuk sebagai koordinator untuk mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga tersebut dalam proses percepatan dwelling time. "Misalnya, Ditjen Bea Cukai yang ditunjuk, maka akan satu koordinasi, kalau satu setuju semua harus setuju," ujarnya.

Hingga akhir tahun, Budi menargetkan dwelling time yang semula 3,7 hari menjadi 2,2 hari. Diakuinya hingga kini dari proses dwelling time di beberapa pelabuhan di Indonesia masih terlalu lama.

"Dwelling time memang ada beberapa kekurangan. Masih banyak pihak-pihak yang belum secara konsisten layani satu kapal. Di Jakarta sudah baik, 3,7 jadi 2,5 hari. Di Surabaya masih 6 hari. Di Belawan lebih dari itu," jelas Budi. (OL-2)