Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TOKOH masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Fransiscus Go, menilai bahwa program Food Estate atau pengembangan pangan secara terintegrasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah Indonesia merupakan upaya nyata dalam mewujudkan ketahanan melalui pemanfaatan lahan yang sudah lama tertidur alias tidak produktif. Menurutnya, pengelolaan lahan atau alam melalui peningkatan produksi pangan dengan melibatkan warga setempat merupakan bagian dari pembentukan peradaban baru masyarakat yang visioner dalam mencapai kesejahteraan serta memiliki kecintaan terhadap alam dan lingkungan sekitar.
"Pemerintah berupaya membuat food estate agar lahan yang luas dan tidur tersebut bisa menghasilkan. Menghasilkan nilai ekomonis tidak berarti tidak ekologis, melainkan mentalitas dan praksis di lapangan. Bagaimana menggapai kesejahteraan tanpa merusak alam? Modal awal ialah membangun peradaban cinta lingkungan hidup," ujar Fransiscus Go dalam keterangannya, Kamis (18/4/2024).
Pria yang akrab disapa Frans itu menjelaskan, mengelola alam ialah panggilan manusia. Menurutnya, manusia tidak bisa hidup tanpa mengolah alam. Namun, sistem dan cara pengolahan menjadi penting. Pasalnya, jika manusia mengolah alam tidak sungguh-sungguh berarti belum serius dan belum ekologis.
Baca juga : Food Estate Kepulauan Seribu Berongkos Besar, PKS: Butuh Pelabuhan Khusus
"Potret kemiskinan di daerah Indonesia, terutama wilayah timur, merupakan hasil tata kelola alam yang belum optimal. Masih banyak lahan kosong yang dibiarkan tidur, tidak ditanami, dan tidak dikelola untuk kesejahteraan," kata bakal calon Gubernur NTT tersebut.
Pemerhati pendidikan dan ketenagakerjaan ini menjelaskan bahwa berbagai masalah iklim dan alam muncul lantara aksi manusia yang kurang ekologis. Menurut Frans, kesadaran akan kebersihan masih relatif jauh dan perilaku mencemarkan masih bercokol dalam hidup bangsa ini. "Orang membuang sampah sembarangan, menggunduli hutan, menciptakan udara, darat dan laut yang tercemar. Alam yang rusak menunjukkan mental manusia yang juga rusak. Ada hal yang harus diubah dan diperbaiki," sebutnya.
Alumnus PPRA 49 Lemhannas itu menjelaskan, krisis pangan merupakan hasil dari dua krisis, yaitu krisis alam dan krisis manusia sendiri. Alam, kata Frans, selalu punya cara untuk menyeimbangkan dirinya (detoks), sementara manusia selalu mencari alasan sebagai pembenaran situasinya.
Baca juga : Kondisi Pangan Indonesia Sangat Memprihatinkan Sampai Impor Beras
Frans menuturkan bahwa manusia mengalami krisis ketika sudah jauh dari alam dan tidak menghargai alam. Ini perihal pola pikir dan pola hidup bahwa fenomena alam menunjukkan cara alam bereaksi atas perlakuan manusia atau boleh dibilang bahwa tanda-tanda alam adalah tanda-tanda tentang manusia juga. "Alam bersahabat berarti manusia juga bersahabat, alam marah berarti manusianya serakah. Keterkaitan ini penting sebab tidak ada seorang pun ingin merusak dan melukai dirinya sendiri. Hanya manusia kerap 'bunuh diri' dengan melukai alam semesta," tegasnya.
Pebisnis yang komitmen terhadap kelestarian lingkungan ini mengatakan, konsep dasar yang harus diterapkan ialah alam itu diri manusia dalam skala yang lebih luas. Menurutnya, menghargai dan menghormati alam berarti menghargai dan menghormati diri sendiri. Konsepsi ini dasar berpijak untuk berperilaku ekologis.
"Seruannya jelas, 'Kasihilah alam seperti mengasihi diri sendiri.' Ini akan mendatangkan kebiasaan yang baik dalam kehidupan. Baru berikutnya langkah-langkah konkret bisa dilakukan, yaitu menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan dari skala terkecil rumah tangga hingga ke skala yang lebih luas. Namun pertama dan utama, terpenting, ialah mindset/pola pikir ekologis di atas," pungkasnya. (Z-2)
Ayep-Bobby juga keliling Kota Sukabumi di 90 titik dan berusaha menghadirkan solusi untuk berbagai masalah yang ada.
Korban TPPO paling banyak ditemukan melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok, daripada untuk beli lauk pauk (protein hewani).
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI berkolaborasi dengan SMK Peternakan Lembah Hijau secara resmi meluncurkan Program Balai Ternak Kelompok Lembah Hijau Farm di Desa Tambakboyo
Berdasarkan data yang dipaparkan, hingga bulan juni total inflansi Kabupaten OKU Timur berada posisi 2,14%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Stok lahan matang di empat kota mandiri milik PT Jababeka Tbk (KIJA) akan dijual untuk mencapai target penjualan properti minimal Rp2 triliun pada 2024.
Sektor otomotif yang terkait kendaraan listrik (EV) mendominasi penjualan sekitar 70 persen dari keseluruhan transaksi lahan pada semester pertama tahun 2024.
KEBIJAKAN Satu Peta atau One Map Policy menurunkan tingkat tumpang tindih lahan hingga mencapai 57 juta hektare per Juni 2024.
SEKITAR 1.000 bidang tanah di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), tepatnya Kelurahan Harjamukti, rawan sengketa karena kepemilikannya bersifat pribadi berstatus girik.
Lahan seluas 1.550 hektar (ha) disediakan untuk reforma agraria di Poso, Sulawesi Tengah. Adapun, total luas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Badan Bank Tanah di Poso sebanyak 6.648 ha.
DUA ribu hektare area lahan pertanian di Kabupaten Subang, Jawa Barat, belum bisa ditanami padi. Kondisi ini disebabkan akibat kekeringan dan tidak adanya jaminan pasokan air yang memadai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved