Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA penyalur pinjaman online (Pinjol) dan paylatter di tanah air makin tumbuh pesat. Sayangnya, hal ini membuat skor kredit masyarakat di mata perbankan jadi kurang baik.
Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyampaikan, saat ini sekitar 30%-40% KPR subsidi calon nasabah ditolak oleh bank karena skor
kredit mereka kurang baik. Salah satu penyebabnya adalah “jeratan” pinjol.
“Banyaknya kasus masyarakat yang gagal bayar pinjol menyebabkan mereka terhambat mendapatkan KPR. bukan hanya yang tidak mampu bayar saja,” ungkap Joko pada Media Indonesia, Jumat (22/3).
Baca juga : Ekspansi Strategis 'Si Raja' KPR dalam Menghadapi Tantangan Transformasi Keuangan
Joko menerangkan, banyak masyarakat menjadi korban dari pinjol yang memiliki rate bunga sebesar 116% per tahun. Dengan kondisi ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja dan bertindak tegas untuk menghentikan semakin banyak masyarakat terjerat pinjol dan tidak bisa membeli rumah melalui skema kredit atau KPR.
“Kami mendesak OJK untuk mengatur batasan bunga pinjol, setidaknya maksimal
hanya dua kali suku bunga konvensional,” tegas Joko Suranto.
Joko memaparkan, saat seseorang terjerat Pinjol lalu mau melunasi belum tentu data BI checking sudah terhapus. Sebab, data tersebut belum memiliki tempo yang valid kapan dibersihkannya.
Baca juga : Strategi BTN Permudah Akses Rumah Bersubsidi
Tidak hanya itu, ada pula kasus dimana saat masyarakat hendak melunasi namun justru lembaganya sudah tutup.
“Ini yang ditakutkan, bagaimana bisa masyarakat melunasi kalau kasusnya seperti ini,” kata Joko.
Dia juga berharap agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai status hukum pinjol. Selain tingginya bunga kredit yang dikenakan, dampak negatif dari pinjol juga cukup besar dan berpotensi menjadi masalah serius bagi masyarakat. Contohnya, meningkatnya kasus bunuh diri dan pembunuhan yang diduga terkait dengan pinjol.
"Kasus bunuh diri dan pembunuhan yang diduga terkait dengan tekanan dari pinjol semakin meningkat. OJK dan MUI harus segera mengambil langkah," katanya. (Z-10)
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 platform pinjaman daring (pindar) memicu perdebatan.
KPPU menjatuhkan denda total Rp755 miliar kepada 97 perusahaan pinjaman daring atau pinjaman online (pinjol) memicu polemik luas di industri fintech.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan putusan terhadap 97 perusahaan fintech peer to peer (P2P) lending atau pinjaman online dalam perkara dugaan pelanggaran persaingan usaha.
OJK mencatat utang pinjol masyarakat Indonesia mencapai Rp100,69 triliun pada Februari 2026. Simak data lengkap TWP90, pembiayaan gadai, hingga dampak konflik global.
KPPU memutuskan 97 pelaku usaha layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi ata fintech P2P lending atau biasa dikenal dengan pinjaman online atau pinjol.
Rasa fear of missing out (FOMO), keinginan mengikuti tren, serta kecenderungan meniru gaya hidup orang lain menjadi pendorong utama masyarakat mengakses pinjaman instan.
Kolaborasi ini memungkinkan masyarakat Indonesia untuk membeli tiket kereta api antarkota antar provinsi melalui aplikasi Access by KAI dengan metode pembayaran Indodana PayLater.
Pernahkah Anda merasa gaji bulanan terkuras begitu saja, bahkan sebelum pertengahan bulan tiba? Banyak pekerja muda mengalami masalah serupa.
BAYANGKAN Anda membeli barang impian dengan kredit cepat, seperti PayLater atau cicilan bunga rendah.
MEMBELI barang impian tanpa harus menunggu tabungan mencukupi kini semakin mudah berkat kehadiran PayLater.
Menjaga keamanan pengguna dalam layanan Buy Now Pay Later (BNPL) merupakan prioritas Utama.
Layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) terus mengalami pertumbuhan signifikan di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved