Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pertamina Patra Niaga siap untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM) dan gas LPG subsidi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk 2024. Pertamina sebagai induk perusahaan telah menunjuk PT Pertamina Patra Niaga untuk menjalankan tugas ini, dengan tujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi mencapai masyarakat kurang mampu di seluruh penjuru negeri dengan harga yang terjangkau.
Hal ini didasarkan pada SK Kepala BPH Migas No. 89/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2023 untuk BBM Bersubsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) Minyak Tanah dengan kuota 0,5 Juta Kilo Liter (KL), JBT Minyak Solar dengan kuota 17,8 Juta KL, dan LPG Tabung 3 Kg sebesar 8,03 Juta Metric Ton (MT) sesuai dengan Kepmen ESDM No. 446.K/MG.05/DJM/2023.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menyatakan bahwa perusahaan siap untuk menyalurkan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan Pemerintah. Perusahaan ini juga melakukan inovasi, termasuk melalui program digitalisasi, untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG subsidi tepat sasaran.
Baca juga : Komitmen Pertamina Distribusikan BBM Subsidi ke Penjuru Daerah
"Ini merupakan upaya kami untuk memastikan transparansi dalam penyaluran energi bersubsidi, dan kami berkomitmen untuk menyediakan data penyaluran yang se-transparan mungkin," kata Riva.
Selain program Subsidi Tepat yang telah diuji coba dan berjalan secara nasional, Pertamina Patra Niaga juga telah mengakses Pertamina Integrated Enterprise Data & Command Centre (PIEDCC) untuk memantau distribusi dan stok produk secara real-time.
"Dengan digitalisasi di terminal bahan bakar dan terminal LPG, serta di SPBU, kami dapat memastikan ketersediaan produk kami, termasuk BBM dan LPG subsidi, agar selalu tersedia untuk melayani masyarakat di setiap wilayah, termasuk di pelosok negeri," tambahnya.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengunjungi sosial media @ptpertaminapatraniaga atau menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135. (Z-10)
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Datascrip mempersembahkan4 Sustainable Programs plus 8 Goals Infinity yang telah dijalankan sejak Januari 2024.
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
Salah satu penyebab dari tingginya beban kerja dokter di daerah ialah distribusi dokter yang tidak merata.
Penjualan grosir sangat memiliki potensi dalam membantu UMKM memperluas distribusi penjualan produknya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved